DMNETWORK.COM – Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka tabir persoalan serius di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya mengenai adanya “kebobolan” sistem penganggaran memicu perhatian publik sekaligus mempertanyakan efektivitas pengawasan belanja negara.
Sorotan menguat setelah Purbaya mencopot dua pejabat eselon I Kemenkeu, yakni Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran. Pergantian tersebut memunculkan spekulasi terkait lemahnya kontrol dalam proses penganggaran pemerintah pusat.
Nama Luky Alfirman menjadi perhatian setelah disebut-sebut berkaitan dengan lolosnya anggaran pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional MBG. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Purbaya tidak memberikan jawaban tegas, namun isyarat yang disampaikan menimbulkan interpretasi luas di publik.
“Mungkin. Anda tebak sendiri,” ujar Purbaya singkat kepada wartawan, Senin (11/5/2026).
Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa pencopotan pejabat di Direktorat Jenderal Anggaran berkaitan dengan kebijakan pengadaan yang sebelumnya telah ditolak oleh Menteri Keuangan. Purbaya bahkan mengakui sistem perangkat lunak di Direktorat Jenderal Anggaran mengalami celah atau loophole sehingga usulan anggaran yang semestinya tertahan justru tetap dapat diproses.
Dalam konferensi pers APBN KiTa beberapa waktu lalu, Purbaya menyebut pihaknya sedang melakukan pembenahan sistem digital penganggaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah menolak rencana pembelian kendaraan listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, akibat lemahnya sistem pengamanan aplikasi anggaran, pengadaan tetap berjalan dan masuk ke dalam proses realisasi belanja negara.
Kasus ini kemudian memunculkan kritik terhadap mekanisme kontrol internal Kemenkeu yang selama ini dikenal memiliki sistem pengawasan berlapis. Publik mempertanyakan bagaimana pengadaan dalam jumlah besar bisa lolos tanpa terdeteksi sejak awal, terlebih menyangkut penggunaan dana negara dalam skala signifikan.
Data yang beredar menyebut pengadaan tersebut mencapai 21.801 unit motor listrik. Jumlah itu dinilai tidak kecil dan semestinya melewati proses verifikasi ketat sebelum disetujui dalam dokumen anggaran pemerintah.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan pengadaan kendaraan listrik memang telah dilakukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara Kementerian Keuangan dan BGN terkait persetujuan anggaran program.
Kondisi itu dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran negara. Pengamat kebijakan publik menilai polemik ini tidak hanya menyangkut persoalan teknis perangkat lunak, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi.
Luky Alfirman sendiri dikenal sebagai birokrat senior di lingkungan Kemenkeu. Ia bergabung sejak 1995 dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari Chief of Staff Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, hingga Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Dengan rekam jejak panjang tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana sistem pengawasan di Direktorat Jenderal Anggaran dapat ditembus oleh celah administrasi maupun teknologi.
Kemenkeu kini menyatakan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penganggaran digital guna mencegah kebocoran serupa di masa mendatang. Namun, insiden ini terlanjur menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terkait transparansi dan ketelitian pengelolaan APBN.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat efisiensi belanja negara, kasus lolosnya pengadaan motor listrik MBG menjadi pengingat bahwa modernisasi sistem digital tetap memerlukan pengawasan manusia yang kuat, disiplin birokrasi, serta koordinasi antarlembaga yang solid agar anggaran negara benar-benar digunakan secara tepat sasaran.(*)
