“Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang sepi dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi kebijakan yang lebih baik.”
DMNETWORK – Di ruang publik Indonesia, perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan sebuah fenomena yang menarik. Di satu sisi, muncul kelompok masyarakat yang turun ke jalan memberikan dukungan terhadap program tersebut. Di sisi lain, mahasiswa di berbagai kota melakukan demonstrasi dengan membawa berbagai kritik terhadap implementasi dan prioritas anggarannya.
Media sosial kemudian menyederhanakan persoalan ini menjadi dua kubu yang saling berhadapan: rakyat melawan mahasiswa, pendukung pemerintah melawan kaum intelektual, atau bahkan orang lapar melawan orang kampus. Padahal penyederhanaan seperti itu justru menghilangkan substansi persoalan.
Yang sedang berlangsung sesungguhnya adalah perdebatan mengenai konsep negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia.
Negara dan Piring Makan
Sejak zaman Adam Smith, negara sering diposisikan sebagai penjaga pasar yang tidak boleh terlalu banyak campur tangan dalam urusan ekonomi. Namun krisis demi krisis memperlihatkan bahwa pasar tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan.
Karl Polanyi dalam The Great Transformation menjelaskan bahwa ketika pasar dibiarkan bekerja tanpa kontrol sosial, masyarakat akan melakukan “gerakan perlindungan” agar negara kembali hadir melindungi warga.
MBG dapat dibaca sebagai bentuk kehadiran negara tersebut.
Negara tidak lagi hanya membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri, tetapi masuk ke ruang yang paling sederhana sekaligus paling mendasar: memastikan seorang anak berangkat ke sekolah tanpa perut kosong.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, investasi terhadap gizi memiliki tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Organisasi kesehatan dunia berkali-kali menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada usia dini menurunkan kapasitas belajar, produktivitas tenaga kerja, bahkan pendapatan seseorang ketika dewasa.
Dengan demikian, sepiring makanan bukan hanya konsumsi hari ini, melainkan modal pembangunan tiga puluh tahun mendatang.
Mengapa Mahasiswa Mengkritik?
Namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap perluasan peran negara selalu memerlukan pengawasan.
Mahasiswa Indonesia lahir dari tradisi intelektual yang memandang kekuasaan harus selalu diawasi. Tradisi ini sudah terlihat sejak gerakan pembaruan awal abad ke-20, semakin kuat pada masa Orde Baru, hingga menjadi salah satu faktor penting Reformasi 1998.
Dalam perspektif ini, mahasiswa tidak sedang mempermasalahkan makanan bergizi.
Yang dipersoalkan adalah apakah anggaran negara yang sangat besar telah dirancang secara efektif, apakah distribusinya transparan, apakah pelaksanaannya bebas dari rente politik, dan apakah program tersebut benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Pertanyaan seperti itu justru merupakan bagian dari fungsi masyarakat sipil dalam sebuah negara demokrasi.
Tanpa kritik, kebijakan publik mudah berubah menjadi slogan.
Tanpa evaluasi, program sosial dapat kehilangan orientasi dan hanya menjadi angka dalam laporan birokrasi.
Ekonomi Kerakyatan dan Jalan Tengah
Prof. Dawam Rahardjo sejak lama menawarkan gagasan ekonomi kerakyatan sebagai jalan keluar dari pertentangan antara kapitalisme murni dan etatisme yang berlebihan.
Dalam pemikiran tersebut, negara tidak menggantikan masyarakat, tetapi memperkuat kemampuan masyarakat untuk tumbuh.
Jika diterapkan pada MBG, maka keberhasilannya tidak hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan.
Keberhasilannya juga harus diukur dari pertanyaan yang lebih luas.
Apakah bahan pangan dibeli dari petani lokal?
Apakah peternak ayam desa ikut menikmati permintaan yang meningkat?
Apakah nelayan memperoleh pasar baru?
Apakah UMKM katering tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang lebih kuat?
Apakah desa memperoleh nilai tambah dari rantai pasok pangan nasional?
Jika jawaban atas pertanyaan tersebut adalah “ya”, maka MBG berubah dari program konsumsi menjadi mesin pembangunan ekonomi rakyat.
Sebaliknya, apabila seluruh pasokan dikuasai segelintir korporasi besar, maka negara hanya memindahkan uang publik ke dalam konsentrasi modal yang semakin besar.
Politik Perut dan Politik Pikiran
Perdebatan MBG juga memperlihatkan dua jenis rasionalitas yang berbeda.
Kelompok masyarakat bawah melihat negara melalui pengalaman sehari-hari. Mereka mengukur kebijakan dari manfaat yang dapat disentuh secara langsung.
Mahasiswa melihat negara melalui pendekatan konseptual. Mereka membaca APBN, tata kelola, dan implikasi jangka panjang terhadap fiskal negara.
Yang satu berbicara mengenai kebutuhan hidup.
Yang lain berbicara mengenai tata kelola.
Keduanya tidak perlu dipertentangkan.
Mohammad Hatta pernah mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia dibangun di atas asas kekeluargaan, yaitu kemampuan mempertemukan kepentingan yang berbeda dalam musyawarah yang rasional.
Karena itu, mahasiswa tidak seharusnya dianggap musuh pembangunan hanya karena mengkritik pemerintah.
Sebaliknya, masyarakat yang mendukung MBG tidak layak dicap sebagai kelompok yang tidak kritis hanya karena melihat manfaat langsung dari program tersebut.
Jalan Demokrasi
Dalam ilmu politik modern terdapat satu ukuran sederhana untuk menilai kesehatan sebuah negara.
Negara yang baik bukanlah negara yang selalu dipuji.
Negara yang baik adalah negara yang cukup percaya diri untuk mendengar kritik, dan masyarakat yang cukup dewasa untuk menghargai kebijakan yang membawa manfaat.
MBG akan berhasil apabila negara membuka ruang evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan memastikan setiap rupiah benar-benar sampai kepada anak-anak Indonesia.
Mahasiswa akan menjalankan fungsi sejarahnya apabila kritik yang disampaikan berbasis data, bukan sekadar mobilisasi politik.
Sementara masyarakat pendukung MBG akan menjadi modal sosial yang besar apabila dukungan itu berubah menjadi pengawasan bersama terhadap pelaksanaan program.
Penutup
Pada akhirnya, perdebatan mengenai MBG bukanlah pertarungan antara mahasiswa dan rakyat.
Ia adalah dialog panjang mengenai masa depan negara Indonesia.
Apakah negara hanya menjadi penjaga pasar, ataukah menjadi pelindung masyarakat yang paling lemah.
Apakah intelektual hanya menjadi pengkritik, atau ikut menawarkan desain kebijakan yang lebih baik.
Dan apakah rakyat hanya menjadi penerima manfaat, atau menjadi subjek yang mengawasi jalannya pembangunan.
Di situlah demokrasi menemukan maknanya. Bukan pada keseragaman pendapat, melainkan pada kemampuan mengubah perbedaan menjadi energi untuk memperkuat republik. Sebab negara yang besar tidak dibangun oleh tepuk tangan semata, juga tidak oleh teriakan semata, tetapi oleh percakapan panjang antara kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan kepentingan rakyat yang terus diperbarui dari generasi ke generasi. (Redaksi)
