Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional…
JAKARTA, DMNETWORK – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, keputusan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran data penerima manfaat MBG yang dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.
“Saya, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia,” kata Sudaryono dalam pernyataannya yang dikutip sejumlah media, Kamis (10/9/2026).
Menurut Sudaryono, mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial.
Sekolah-sekolah tersebut, kata dia, tidak lagi bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca Juga
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” ujar Sudaryono.
Pemutakhiran data itu mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan, termasuk sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Adapun sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program tersebut.
Baca Juga
Sudaryono mengatakan, sekolah yang belum mendapatkan MBG dan telah mengajukan permohonan akan diperiksa terlebih dahulu.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” katanya.
BGN menyatakan pemutakhiran tersebut diperlukan agar perluasan MBG tidak hanya mengejar jumlah satuan pendidikan yang dilayani, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. (Gris)
