Sudaryono mengatakan banyak sekolah yang belum mendapatkan MBG telah mengajukan permohonan kepada BGN.
JAKARTA, DMNETWORK– Di tengah perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyaringan ulang terhadap satuan pendidikan yang menjadi sasaran program.
Hasilnya, 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat. Pada saat yang sama, sekitar 240.000 satuan pendidikan masih menunggu layanan MBG.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, sekolah yang dikeluarkan dari daftar mayoritas merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah mampu secara finansial.
“Sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono menjelaskan salah satu kategori sekolah yang dikeluarkan dari sasaran MBG.
Di sisi lain, BGN mencatat masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan MBG.
Baca Juga
Data tersebut berasal dari pendataan terhadap lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia. Lebih dari 340.000 di antaranya telah mendapatkan layanan MBG.
Sudaryono mengatakan banyak sekolah yang belum mendapatkan MBG telah mengajukan permohonan kepada BGN. Namun, permohonan tersebut tidak otomatis membuat sekolah masuk dalam daftar penerima.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” ujarnya.
Baca Juga
BGN selanjutnya akan memprioritaskan sekolah di wilayah 3T serta daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Maluku dan Papua menjadi salah satu contoh wilayah yang mendapat perhatian. Sudaryono menyebut sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut belum terlayani.
“Kami segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” katanya.
Penataan tersebut memperlihatkan adanya perubahan pendekatan dalam perluasan MBG. Pemerintah tidak hanya melihat berapa banyak sekolah yang meminta layanan, tetapi juga menilai siapa yang paling membutuhkan dan wilayah mana yang paling mendesak untuk mendapatkan intervensi gizi.
Dengan demikian, pencoretan 1.653 satuan pendidikan merupakan bagian dari pemutakhiran sasaran program, bukan penghentian MBG secara keseluruhan. Redaksi
