Maka, keputusan menjadikan sekolah sebagai salah satu mata pengawasan merupakan langkah yang masuk akal.
DMNETWORK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlalu besar untuk dibiarkan berjalan dengan pengawasan yang longgar. Program ini bukan sekadar urusan membagikan makanan kepada anak sekolah. Di dalamnya terdapat urusan kesehatan, keamanan pangan, anggaran negara, tata kelola, sekaligus kepercayaan publik.
Karena itu, langkah Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan patut ditempatkan sebagai bagian penting dari pembenahan program.
Kepala BGN Sudaryono belakangan mengambil sejumlah langkah. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi ditertibkan. Kepala SPPG diwajibkan hadir ketika proses memasak berlangsung. Sekolah disiapkan menjadi bagian dari sistem pengawasan melalui aplikasi penilaian terhadap layanan SPPG. Bahkan, makanan tanpa label waktu diminta tidak dibagikan kepada siswa.
Rangkaian itu memperlihatkan satu hal: pengawasan MBG tidak boleh berhenti pada saat makanan keluar dari dapur.
Justru di situlah persoalan sebenarnya dimulai.
Baca Juga
Makanan yang telah dimasak harus dipastikan aman ketika dikirim, diterima sekolah, hingga dikonsumsi anak. Setiap mata rantai mempunyai risiko. Kesalahan di dapur dapat berakibat pada makanan yang tidak layak. Keterlambatan distribusi dapat memengaruhi kualitas. Kelalaian dalam penyimpanan dapat menjadi persoalan keamanan pangan.
Maka, keputusan menjadikan sekolah sebagai salah satu mata pengawasan merupakan langkah yang masuk akal. Guru dan kepala sekolah adalah pihak yang berhadapan langsung dengan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Mereka semestinya memiliki ruang untuk mengatakan bahwa makanan tidak layak dibagikan jika persyaratan keselamatan tidak terpenuhi.
Namun, sistem pengawasan tidak boleh berhenti pada aplikasi dan laporan.
Aplikasi hanya berguna jika laporan ditindaklanjuti. Label waktu hanya berarti jika benar-benar diperiksa. Kehadiran kepala SPPG di dapur hanya menjadi pengawasan jika ia memiliki tanggung jawab yang jelas. Sertifikat laik higiene sanitasi pun tidak boleh berubah menjadi sekadar dokumen administratif.
Di sinilah pekerjaan Sudaryono dan BGN sesungguhnya diuji.
MBG membutuhkan standar yang sama dari Sabang sampai Merauke, tetapi pelaksanaannya tentu berhadapan dengan kondisi daerah yang berbeda. Karena itu, pengawasan harus cukup ketat untuk menjamin keamanan pangan, sekaligus cukup lentur untuk memahami persoalan lapangan tanpa mengorbankan standar.
Yang juga tidak kalah penting ialah keterbukaan.
Ketika terjadi persoalan, masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi, di mana letak kesalahannya, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang diperbaiki. Transparansi semacam itu bukan ancaman bagi MBG. Sebaliknya, ia merupakan cara untuk menjaga program tetap dipercaya.
Program sebesar MBG memang tidak mungkin bebas dari persoalan. Tetapi ukuran keberhasilannya bukan pada apakah persoalan pernah muncul atau tidak. Ukurannya adalah seberapa cepat persoalan diketahui, seberapa tepat penanganannya, dan apakah kesalahan yang sama dapat dicegah agar tidak berulang.
Baca Juga
Karena itu, langkah pengetatan yang kini dilakukan BGN perlu dilihat bukan sebagai pekerjaan kosmetik, melainkan sebagai ujian terhadap kemampuan negara membangun sistem pangan publik dalam skala sangat besar.
Anak-anak sekolah tidak membutuhkan sekadar makanan yang tiba di meja mereka. Mereka membutuhkan makanan yang bergizi, aman, tepat waktu, dan diproses dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di titik itulah MBG menemukan makna sesungguhnya.
Makan bergizi gratis bukan hanya tentang gratisnya makanan. Ia adalah janji negara bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan untuk anak-anak harus berujung pada sesuatu yang benar-benar baik bagi mereka.
Janji itu tidak cukup diucapkan. Ia harus diawasi, diperiksa, dan, bila perlu, dikoreksi setiap hari. (Redaksi)
