Wamentan Sudaryono Janjikan Investigasi Dugaan Penyimpangan Program Cetak Sawah di PALI
JAKARTA, DMNETWORK – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan Kementerian Pertanian akan menindaklanjuti berbagai laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (PCSR) di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono setelah menerima informasi dari sejumlah pihak, termasuk wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), mengenai berbagai persoalan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Terima kasih masukannya, aspirasi para petani di PALI akan kami atensi lebih lanjut. Mohon ditunggu, tentu memerlukan investigasi untuk memastikan fakta dan data yang ada,” kata Sudaryono melalui pesan singkat, Selasa (9/6).
Program cetak sawah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas areal tanam dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, pelaksanaan program di Desa Tempirai belakangan menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan yang mengindikasikan adanya persoalan tata kelola di lapangan.
Baca Juga
Beberapa isu yang mengemuka antara lain dugaan penggunaan lahan yang bermasalah, pengelolaan bantuan pertanian yang dinilai tidak tepat sasaran, serta konflik penguasaan lahan yang melibatkan warga setempat.
Sejumlah petani mengaku kehilangan akses terhadap lahan yang selama ini mereka garap. Di sisi lain, terdapat pula laporan mengenai dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan program yang menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah di sektor pertanian.
Selain itu, muncul pula dugaan terkait distribusi pupuk bantuan dan pemanfaatan alat mesin pertanian yang disebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Berbagai temuan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut.
Baca Juga
Nama Kepala Desa Tempirai turut disebut dalam sejumlah laporan yang beredar. Namun hingga kini berbagai dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses investigasi dan verifikasi data oleh pihak berwenang.
Sudaryono menegaskan bahwa setiap laporan yang berkaitan dengan kepentingan petani akan menjadi perhatian pemerintah. Menurut dia, langkah investigasi diperlukan agar keputusan yang diambil nantinya didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Respons Kementerian Pertanian tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program strategis di daerah. Masyarakat kini menunggu hasil investigasi yang diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai dugaan yang berkembang sekaligus memastikan program ketahanan pangan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi petani.
