Yang tersedia saat ini adalah indikasi adanya persoalan tata niaga dan rantai distribusi di sejumlah daerah, bukan kesimpulan nasional yang sudah terbukti.
DMNETWORK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya bukan sekadar proyek distribusi makanan. Ia adalah simpul besar kebijakan pangan nasional. Di meja makan anak sekolah bertemu kerja petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM. Karena itu, tata kelola rantai pasok MBG tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif belaka, melainkan sebagai pertarungan kepentingan ekonomi rakyat.
Belakangan muncul aspirasi dari sejumlah pelaku pertanian dan organisasi petani agar penyusunan petunjuk teknis tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) memberi ruang lebih besar bagi petani, peternak, dan UMKM lokal sebagai pemasok utama kebutuhan dapur MBG. Aspirasi tersebut patut dicatat. Namun, ia harus dibedakan secara tegas antara harapan kebijakan dan fakta regulasi yang sudah berlaku.
Secara resmi, pemerintah memang berkali-kali menyampaikan bahwa MBG diharapkan menggerakkan ekonomi lokal. Kepala BGN Sudaryono dan Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha kecil, koperasi, petani, dan peternak dalam ekosistem pangan nasional. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat dokumen resmi yang dipublikasikan pemerintah yang menyatakan adanya petunjuk teknis baru tentang tata kelola BGN yang telah diputuskan dan akan segera diterbitkan dengan substansi sebagaimana disebut dalam pesan tersebut.
Di titik inilah kehati-hatian diperlukan. Klaim bahwa praktik suplai ke dapur MBG terhalang oleh “pemilik dapur” atau “tengkulak dadakan” dan menyebabkan harga dinaikkan sehingga mengurangi nilai bantuan per penerima manfaat belum dapat dipastikan kebenarannya tanpa data audit, laporan pengawasan, atau temuan resmi aparat pengawas. Yang tersedia saat ini adalah indikasi adanya persoalan tata niaga dan rantai distribusi di sejumlah daerah, bukan kesimpulan nasional yang sudah terbukti.
Meski demikian, kekhawatiran tentang panjangnya rantai distribusi bukanlah isapan jempol. Dalam banyak program pangan pemerintah, semakin banyak mata rantai perdagangan, semakin besar peluang terjadinya mark up harga dan semakin kecil bagian yang diterima produsen primer. Petani menjual murah, konsumen membeli mahal. Selisihnya dinikmati para perantara. Jika pola lama itu masuk ke MBG, tujuan ganda program ini, yakni memperbaiki gizi sekaligus meningkatkan kesejahteraan produsen pangan lokal, bisa gagal bersamaan.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar pertemuan tokoh dengan pejabat, melainkan desain kelembagaan yang transparan. BGN perlu memastikan beberapa hal. Pertama, daftar pemasok dibuka secara terbuka dan dapat diakses publik. Kedua, prioritas diberikan kepada koperasi petani, gabungan kelompok tani, peternak lokal, dan UMKM pangan yang memenuhi standar mutu. Ketiga, harga acuan bahan pangan ditetapkan secara jelas agar tidak terjadi permainan harga di tingkat dapur. Keempat, mekanisme pengaduan dan audit rantai pasok harus tersedia hingga tingkat kabupaten.
Negara tidak boleh membiarkan MBG berubah menjadi ladang rente baru. Anggaran publik untuk gizi anak bukan ruang bagi spekulan musiman. Setiap rupiah yang dipotong dari kualitas makanan anak sekolah sesungguhnya adalah pengurangan hak tumbuh kembang generasi mendatang.
Di sisi lain, organisasi petani juga perlu datang dengan usulan konkret. Berapa kapasitas pasokan yang sanggup mereka penuhi? Bagaimana kontinuitas produksi dijaga? Siapa yang menjamin standar keamanan pangan? Tanpa kesiapan itu, tuntutan keterlibatan mudah dipatahkan oleh alasan efisiensi.
MBG akan dinilai bukan dari banyaknya pidato tentang kedaulatan pangan, melainkan dari siapa yang menikmati manfaat ekonominya. Jika petani lokal tetap menjadi penonton sementara keuntungan berputar di lingkaran perantara, maka negara hanya memindahkan uang tanpa membangun kedaulatan pangan. Namun jika rantai pasok dipersingkat, harga dibuat transparan, dan produsen lokal diberi akses langsung, MBG dapat menjadi mesin pemerataan ekonomi desa sekaligus investasi gizi nasional.
Di sanalah ujian sesungguhnya bagi BGN: memilih berpihak pada rantai rente atau pada rantai kesejahteraan rakyat.
Aris Munandar, editor
