Setiap 1 Oktober, negara membawa kita kembali ke Lubang Buaya.
DARMEDIANETWORK – Di tempat itu, sejarah tidak hanya disimpan dalam buku. Ia dipahat menjadi monumen, disusun menjadi diorama, dibacakan dalam ikrar, kemudian dihadirkan kembali dalam upacara kenegaraan. Presiden datang, para pejabat berdiri, doa dipanjatkan, dan bangsa ini diminta mengingat sebuah luka yang terjadi lebih dari enam dekade silam.
Tahun ini, Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya. Setelah upacara, ia meninjau sumur yang menjadi salah satu simbol utama peristiwa 1965 dan berdoa bagi para korban.
Prabowo bukan orang pertama yang berdiri di sana. Jauh sebelum dirinya, tempat itu telah menjadi panggung penting dalam ritual kenegaraan Indonesia.
Di sinilah sejarah menjadi menarik.
Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar tanggal yang tiba setiap 1 Oktober. Ia adalah hasil dari proses bagaimana sebuah negara mengingat masa lalunya.
Peristiwa 1965 menjadi titik pangkalnya. Namun peringatan 1 Oktober tidak serta-merta lahir sebagai hari nasional pada hari berikutnya. Pada 1966, peringatan sudah dilaksanakan. Setahun kemudian, pemerintah menetapkannya secara resmi melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Keppres itu ditetapkan pada 27 September 1967 dan hingga kini masih berstatus berlaku.
Dengan demikian, ada jarak waktu antara peristiwa sejarah dan lahirnya ritual kenegaraan.
Jarak itu penting.
Sebab setiap negara tidak hanya mempunyai sejarah. Negara juga mempunyai cara untuk memilih sejarah mana yang hendak diingat, bagaimana ia diceritakan, dan simbol apa yang dipakai untuk mengingatnya.
Lubang Buaya kemudian menjadi salah satu ruang ingatan paling kuat dalam sejarah Indonesia modern.
Di sana terdapat sumur yang dikaitkan dengan penemuan jenazah sejumlah perwira Angkatan Darat yang kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi. Di sana pula sejarah kemudian diterjemahkan ke dalam monumen dan museum.
Selama puluhan tahun, narasi mengenai peristiwa 1965 menjadi bagian penting dari pendidikan politik dan sejarah negara.
Tetapi sejarah tidak pernah sesederhana sebuah diorama.
Peristiwa 1965 telah melahirkan begitu banyak penelitian, kesaksian, perdebatan dan tafsir. Karena itu, mengenang korban dan mempertahankan Pancasila tidak harus berarti menghentikan pertanyaan sejarah. Justru bangsa yang matang semestinya mampu melakukan keduanya sekaligus: menghormati korban dan terus mencari pemahaman yang semakin lengkap mengenai apa yang terjadi.
Baca Juga
Sebab ingatan nasional akan menjadi rapuh apabila ia hanya meminta masyarakat menghafal.
Ingatan akan menjadi lebih kuat apabila ia mengajarkan masyarakat untuk memahami.
Di sinilah Hari Kesaktian Pancasila seharusnya menemukan maknanya yang lebih luas.
Pancasila tidak cukup dipertahankan sebagai slogan dalam upacara. Ia harus diuji dalam kehidupan sehari-hari: dalam keadilan hukum, penghormatan terhadap kemanusiaan, kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan terhadap kelompok yang berbeda, serta kemampuan negara mencegah kekerasan politik kembali menjadi jalan keluar.
Sebuah ideologi tidak menjadi kuat karena sering disebut.
Ia menjadi kuat karena nilai-nilainya hidup.
Prabowo sendiri kini berada dalam rantai sejarah kepresidenan yang panjang. Pada 2025, ia memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila untuk pertama kalinya sebagai presiden di Lubang Buaya. Pada 2026, ia kembali melakukannya di tempat yang sama.
Pada 1 Oktober 2026, bahkan ada lapisan baru dalam ritual itu. Setelah memimpin upacara, Prabowo meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Museum yang dahulu bernama Museum Pengkhianatan PKI tersebut pertama kali diresmikan Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Kini, lebih dari tiga dekade kemudian, museum itu diperbarui dengan narasi, tata pamer, teknologi digital dan pengalaman imersif.
Di situ terdapat sesuatu yang patut direnungkan.
Sebuah museum bukan hanya bangunan. Museum adalah cara sebuah bangsa menyusun ingatannya.
Apa yang ditampilkan, apa yang tidak ditampilkan, bagaimana sebuah peristiwa diberi judul, dan bagaimana pengunjung diajak memahami sebuah tragedi, semuanya ikut menentukan cara generasi berikutnya memandang masa lalu.
Karena itu, pembaruan museum seharusnya tidak berhenti pada teknologi.
Diorama yang lebih modern tentu baik. Tayangan digital dan ruang imersif dapat membuat sejarah lebih mudah dipahami generasi baru. Namun teknologi tidak otomatis membuat narasi sejarah menjadi lebih lengkap.
Yang paling penting tetaplah keberanian untuk menghadirkan sejarah secara bertanggung jawab.
Indonesia telah melewati terlalu banyak luka untuk menjadikan sejarah sebagai sekadar upacara tahunan.
Kita tidak perlu mengurangi penghormatan kepada para Pahlawan Revolusi hanya karena ingin memperluas kajian tentang 1965. Sebaliknya, kita juga tidak perlu takut pada penelitian sejarah hanya karena ia mungkin menghadirkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab.
Pancasila semestinya tidak membutuhkan sejarah yang dibekukan.
Pancasila justru membutuhkan warga negara yang berani mengingat, berani bertanya, dan berani belajar dari masa lalu.
Maka setiap kali presiden berdiri di Lubang Buaya pada 1 Oktober, yang seharusnya hadir bukan hanya upacara.
Yang hadir adalah kesadaran bahwa sejarah adalah tanggung jawab bersama.
Sumur tua itu tidak berbicara.
Tetapi bangsa ini terus berbicara tentangnya.
Barangkali memang demikian seharusnya sebuah bangsa memperlakukan sejarah: bukan untuk terus hidup di dalam masa lalu, melainkan agar masa lalu tidak kembali menjadi masa depan. Redaksi
