Sejak awal pemerintahan Prabowo, memang sudah terdapat cukup banyak kesinambungan personel dari pemerintahan Jokowi.
DARMEDIANETWORK – Pergantian pejabat pada 1 Oktober 2026 menyodorkan sebuah pemandangan yang lebih besar daripada sekadar pergantian kursi.
Ada lima menteri yang dilantik. Ada wakil menteri. Ada Kapolri dan Wakapolri baru. Ada mantan Kapolri yang berpindah ke Kepala Staf Kepresidenan. Ada mantan Kepala Staf Kepresidenan yang naik menjadi Menteri Koordinator. Ada pula menteri yang sekaligus memegang dua jabatan.
Di atas kertas, ini adalah reshuffle.
Tetapi politik pemerintahan sering kali tidak bekerja seperti papan tulis yang setiap pagi dihapus lalu ditulis kembali. Orang-orangnya dapat berpindah kursi, nomenklaturnya berubah, tetapi sebagian jaringan pemerintahan tetap berlanjut.
Itulah yang membuat reshuffle 1 Oktober menarik untuk dibaca lebih jauh.
Sekretariat Negara mencatat Presiden Prabowo Subianto melantik lima menteri baru pada 1 Oktober 2026. Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dudung Abdurachman menjadi Menko Politik dan Keamanan, Arrmanatha Christiawan Nasir menjadi Menteri Luar Negeri, dan Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian.
Namun, lima nama itu tidak seluruhnya berarti lima kursi yang kosong lalu diisi orang baru.
Sugiono bergeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK. Posisi Menlu kemudian diisi diplomat karier Arrmanatha Nasir.
Baca Juga
Dudung masuk kabinet sebagai Menko Polkam menggantikan Djamari Chaniago. Bahlil memperoleh jabatan Menko baru sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM. Sementara Sarmuji menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian.
Dengan demikian, yang terjadi bukan sekadar pergantian orang. Ada juga redistribusi kekuasaan.
Dan di sinilah nama-nama dari masa pemerintahan Joko Widodo kembali terlihat dalam susunan pemerintahan Prabowo.
Bahlil adalah contoh yang paling terang.
Pada Agustus 2024, ketika Jokowi masih menjadi presiden, Bahlil dilantik menjadi Menteri ESDM setelah sebelumnya menjabat Menteri Investasi.
Kini, di bawah Prabowo, Bahlil justru memperoleh posisi baru sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sambil tetap memegang kursi Menteri ESDM. Fakta ini menunjukkan satu garis kesinambungan personel dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo.
Baca Juga
Nama Agus Gumiwang juga berada dalam garis yang sama, meski arahnya berbeda. Ia merupakan salah satu menteri pada pemerintahan Jokowi dan kemudian tetap menjadi Menteri Perindustrian pada awal pemerintahan Prabowo sebelum akhirnya digantikan Sarmuji pada 1 Oktober 2026.
Jadi, hubungan dua pemerintahan itu tidak dapat dibaca hanya melalui siapa yang masuk dan siapa yang keluar pada hari pelantikan.
Sejak awal pemerintahan Prabowo, memang sudah terdapat cukup banyak kesinambungan personel dari pemerintahan Jokowi. Reuters pada saat pembentukan Kabinet Merah Putih 2024 mencatat adanya sejumlah figur pemerintahan Jokowi yang dipertahankan, di antaranya Sri Mulyani Indrawati, Airlangga Hartarto, dan Erick Thohir. Reuters juga menilai susunan awal tersebut menunjukkan kesinambungan sejumlah kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Kesinambungan itu kemudian memperoleh dimensi politik yang lebih rumit.
Jokowi bukan sekadar presiden sebelumnya. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, berada di dalam pemerintahan Prabowo sebagai wakil presiden.
Maka hubungan Jokowi dan Prabowo tidak berhenti pada pergantian presiden pada Oktober 2024. Ia mempunyai jejak yang dapat dilihat melalui keberlanjutan sejumlah pejabat, kebijakan, dan struktur kekuasaan.
Tetapi mengatakan bahwa semua orang yang pernah bekerja dengan Jokowi otomatis merupakan “orang Jokowi” di pemerintahan Prabowo juga terlalu menyederhanakan persoalan.
Politik birokrasi tidak sesederhana kepemilikan sebuah kartu anggota.
Seorang menteri dapat bertahan karena pengalaman, kebutuhan institusi, kompetensi teknis, keseimbangan politik, atau pertimbangan lain yang tidak seluruhnya diumumkan kepada publik. Karena itu, label “orang Jokowi” atau “orang Prabowo” lebih tepat dipakai sebagai penanda sejarah hubungan politik, bukan sebagai bukti bahwa seseorang menerima perintah dari presiden sebelumnya.
Justru reshuffle 1 Oktober memperlihatkan sesuatu yang lebih menarik.
Prabowo tidak sedang membangun pemerintahan dari ruang kosong.
Ia bekerja dengan mesin negara yang sudah berjalan. Sebagian onderdil lama dipertahankan, sebagian dipindahkan, sebagian diganti.
Dan mesin itu kini mendapat konfigurasi baru.
Lihat saja perpindahan di sekitar kekuasaan keamanan.
Listyo Sigit Prabowo meninggalkan jabatan Kapolri dan dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Jabatan yang sebelumnya ditempati Dudung Abdurachman.
Dudung kemudian masuk ke kabinet sebagai Menko Polkam.
Sementara kursi Kapolri berpindah kepada Suyudi Ario Seto dan Wakapolri kepada Wahyu Hadiningrat. Dedi Prasetyo, yang sebelumnya Wakapolri, menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Muhammad Fadil Imran juga mendapat posisi sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Kalau semua perpindahan itu dilihat satu per satu, ia tampak seperti mutasi biasa.
Jika dilihat sebagai satu rangkaian, tampak bahwa sejumlah figur berlatar kepolisian kini mengisi posisi strategis di luar struktur kepolisian.
Tetapi sekali lagi, fakta tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya satu desain politik tertentu. Yang dapat dikatakan secara pasti adalah terjadi perpindahan sejumlah pejabat kepolisian ke jabatan strategis pemerintahan pada 1 Oktober 2026.
Di sinilah reshuffle berubah menjadi cermin.
Cermin itu memperlihatkan bahwa pergantian pemerintahan tidak selalu berarti pergantian seluruh elite pemerintahan.
Ada kesinambungan.
Ada penyesuaian.
Ada orang lama yang bertahan.
Ada orang lama yang berpindah tempat.
Ada pula orang baru yang masuk untuk mengisi ruang yang sebelumnya ditempati generasi berbeda.
Politik Indonesia memang mempunyai tradisi panjang mengenai hal tersebut. Pemerintahan baru biasanya membutuhkan orang-orang yang memahami cara kerja negara yang sudah ada. Pada saat yang sama, presiden baru juga membutuhkan ruang untuk menempatkan orang-orang yang dipercaya menjalankan agenda pemerintahannya sendiri.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting daripada “siapa orang Jokowi dan siapa orang Prabowo” sebenarnya adalah: ke mana arah negara setelah orang-orang itu berpindah kursi?
Sebab kursi bisa berganti.
Jabatan bisa berubah.
Nama kementerian dapat bertambah.
Seorang Kapolri bisa menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Kepala Staf Kepresidenan bisa menjadi Menko. Menteri bisa menjadi Menko. Menteri lain bisa tetap memegang dua jabatan.
Namun rakyat tidak memilih kabinet untuk melihat permainan kursi.
Rakyat pada akhirnya akan melihat hasil.
Apakah harga pangan lebih terjangkau? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah penegakan hukum menjadi lebih dapat dipercaya? Apakah reforma agraria benar-benar menyentuh tanah petani? Apakah hilirisasi menghasilkan nilai tambah bagi Indonesia atau sekadar memindahkan angka investasi dari satu tabel ke tabel lain?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kelak menentukan arti sebuah reshuffle.
Sebab dalam politik, pergantian orang belum tentu berarti pergantian arah.
Dan kesinambungan orang belum tentu berarti kesinambungan kepentingan.
Yang harus diuji adalah pekerjaan mereka setelah kursi baru ditempati.
Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat berapa kali sebuah jabatan dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain.
Sejarah mencatat apa yang dilakukan tangan itu setelah menerima kekuasaan. Redaksi
