DMNETWORK.COM – Kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis malam 21 Mei 2026, diwarnai dialog spontan dengan sejumlah mahasiswa yang menyuarakan persoalan kemanusiaan dan pembangunan di wilayah pedalaman Kabupaten Kupang.
Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan mencegat rombongan Wapres sesaat setelah tiba di Bandara Internasional El Tari Kupang sekitar pukul 19.50 Wita.
Kedatangan Gibran disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT sebelum akhirnya mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, , mengatakan pertemuan tersebut terjadi di luar agenda yang telah direncanakan sebelumnya.
Menurutnya, mahasiswa memanfaatkan momentum kedatangan Wapres untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah Amfoang.
Ia menegaskan, mahasiswa sebenarnya tidak merancang aksi demonstrasi.
Namun, kesempatan bertemu langsung dengan orang nomor dua di Indonesia itu dinilai penting untuk menyampaikan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat pedalaman.
Dalam dialog singkat tersebut, mahasiswa menyoroti buruknya infrastruktur jalan dan jembatan di Amfoang yang hingga kini masih menjadi kendala utama mobilitas masyarakat.
Selain itu, mereka juga menyinggung belum beroperasinya rumah sakit pratama yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga setempat.
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) turut menjadi perhatian utama mahasiswa.
Kondisi itu dinilai berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan harian masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang tersebut.
Asten menyebut seluruh tuntutan dan keluhan masyarakat telah disampaikan langsung kepada Wapres Gibran.
Menurutnya, Wapres memberikan respons positif dan berkomitmen memberikan perhatian khusus terhadap persoalan yang terjadi di Amfoang.
Mahasiswa mengaku menerima sinyal bahwa pemerintah pusat akan memberi perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan dan jembatan yang selama ini mengalami kerusakan.
Selain itu, pemerintah juga disebut akan mengkaji kebutuhan pembangunan satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Amfoang untuk mengatasi persoalan distribusi BBM.
Tak hanya itu, persoalan rumah sakit pratama yang belum beroperasi juga ikut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Mahasiswa berharap fasilitas kesehatan itu segera difungsikan agar masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis.
Asten menilai selama ini kunjungan pejabat pemerintah pusat ke daerah lebih banyak terfokus pada wilayah yang sudah berkembang. Sementara kondisi di pedalaman, khususnya daerah terpencil, dinilai masih sering luput dari perhatian.
Menurutnya, berbagai persoalan mendasar yang dialami masyarakat di Amfoang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Ia berharap pertemuan dengan Wapres dapat membuka jalan bagi percepatan pembangunan di sejumlah wilayah Kabupaten Kupang yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur.
Selain Amfoang, mahasiswa juga berharap pemerintah pusat memberi perhatian terhadap kawasan Amarasi, Fatuleu, dan sejumlah daerah lain di Kabupaten Kupang yang dinilai masih membutuhkan dukungan pembangunan.
Mahasiswa menilai pembangunan infrastruktur dasar menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.
Jalan yang memadai, akses BBM yang stabil, serta layanan kesehatan yang layak dianggap sebagai kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi pemerintah.
Kunjungan kerja Wapres Gibran ke NTT sendiri menjadi perhatian publik karena wilayah tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan.
Aspirasi yang disampaikan mahasiswa di Kupang dinilai menjadi gambaran nyata kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Pertemuan spontan antara mahasiswa dan Wapres itu pun diharapkan tidak berhenti sebatas dialog singkat semata. Mahasiswa meminta adanya tindak lanjut konkret agar berbagai persoalan yang telah lama dihadapi masyarakat dapat segera mendapat solusi nyata dari pemerintah.(*)
