JAKARTA, DMNETWORK – Di tengah berlangsungnya Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026), suara lain terdengar dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.
Bukan suara dari ruang sidang parlemen, melainkan suara ribuan masyarakat yang berkumpul di depan Gedung TVRI.
Mereka datang dari berbagai kelompok, mulai dari petani, pedagang, nelayan hingga elemen organisasi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Massa menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo sekaligus meminta agar program-program pemerintah terus dikawal. Sekitar 10.000 peserta disebut mengikuti aksi tersebut. Angka itu muncul dalam pemberitaan mengenai aksi, tetapi tidak tersedia penghitungan independen yang dapat memastikan jumlah tersebut secara pasti.
Karena itu, angka tersebut lebih tepat dipahami sebagai angka yang diklaim atau diberitakan terkait penyelenggaraan aksi.
Di antara peserta aksi terdapat Tani Merdeka Indonesia.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir ikut menyampaikan orasi.
Peserta membawa berbagai spanduk.
Salah satu slogan yang mencolok berbunyi, “Jaga Prabowo, Jaga Indonesia”.
Ada pula seruan pemberantasan mafia anggaran dan oligarki. Aksi tersebut digelar pada hari yang sama ketika Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD.
Massa bertahan selama sekitar tiga jam.
Mereka menunggu hingga Presiden meninggalkan Kompleks Parlemen.
Ketika kendaraan Presiden melintas, Prabowo menyapa massa dengan melambaikan tangan.
Momen singkat tersebut menjadi salah satu bagian yang paling mendapat perhatian dari aksi. Namun, isi aksi tidak hanya tentang Presiden. Ada persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan peserta: pangan, pasar, pendidikan, ekonomi desa, nelayan, dan UMKM.
Don Muzakir mengatakan masyarakat harus melihat kebijakan pemerintah secara utuh.
Menurut dia, sejumlah program pemerintah menyangkut kepentingan langsung masyarakat kecil.
Karena itu, program tersebut perlu dikawal agar tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas. Pangan menjadi salah satu isu utama. Petani merupakan kelompok yang secara langsung bersentuhan dengan kebijakan swasembada pangan.
Ketika pemerintah berbicara tentang kedaulatan pangan, petani berharap pembicaraan tersebut diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang nyata. Pupuk harus tersedia. Irigasi harus diperbaiki. Teknologi pertanian harus semakin mudah diakses.
Harga hasil panen harus memberikan keuntungan yang layak. Pasar juga harus tersedia. Tanpa itu semua, swasembada pangan hanya akan menjadi angka dalam laporan pemerintah.
Karena itu, peserta aksi menyatakan dukungan terhadap agenda ketahanan pangan sekaligus meminta pemerintah memastikan petani menjadi pelaku utama dalam agenda tersebut.
Persoalan serupa muncul dalam program Makan Bergizi Gratis. MBG merupakan program prioritas pemerintah yang menyentuh anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat lainnya. Tetapi bagi petani dan pelaku ekonomi desa, program tersebut juga memiliki dimensi ekonomi.
Kebutuhan pangan untuk program berskala besar dapat menjadi pasar baru bagi produk pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan pasar, dan UMKM.
Dengan syarat, rantai pasoknya terbuka dan masyarakat lokal memperoleh kesempatan.
Karena itu, peserta aksi meminta MBG dijalankan dengan tata kelola yang transparan. Pengadaan harus diawasi.
Keamanan pangan harus dijaga. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Program yang menyangkut makanan anak-anak, pada akhirnya, tidak boleh hanya mengejar jumlah penerima. Kualitas dan keamanan makanan harus menjadi perhatian utama.
Selain MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi perhatian.
Bagi kelompok masyarakat desa, koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal. Koperasi dapat berfungsi sebagai tempat distribusi, pemasaran, dan pengembangan usaha masyarakat.
Namun, koperasi juga harus mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat.
Jangan sampai koperasi hanya menjadi struktur organisasi baru tanpa aktivitas ekonomi.
Nelayan juga tidak luput dari perhatian.
Program Kampung Nelayan Merah Putih dinilai harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pembangunan kawasan nelayan harus diikuti akses terhadap pasar, sarana produksi, pengolahan hasil tangkapan, dan penguatan usaha.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan bangunan, tetapi juga menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat.
Sementara itu, sektor pendidikan ditempatkan sebagai investasi jangka panjang.
Peserta aksi menyuarakan pentingnya kesempatan pendidikan bagi anak-anak keluarga kurang mampu.
Anak petani, nelayan, buruh, dan pedagang tidak boleh kehilangan kesempatan pendidikan hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. Di sisi lain, peserta aksi juga mendukung hilirisasi.Sumber daya alam Indonesia dinilai harus memberikan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi diharapkan menciptakan industri, lapangan pekerjaan, teknologi, dan penerimaan negara.
Namun, pembangunan industri juga harus memberi manfaat bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
Dari berbagai tuntutan tersebut terlihat bahwa aksi di GBK memiliki dua wajah.
Wajah pertama adalah dukungan politik kepada Presiden Prabowo.
Wajah kedua adalah tuntutan agar kebijakan pemerintah memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Keduanya berjalan bersamaan.
Don Muzakir bahkan menegaskan bahwa dukungan kepada pemerintah bukan berarti masyarakat harus menutup mata terhadap kekurangan.
Program yang kurang harus diperbaiki.
Program yang menyimpang harus ditindak.
Jika ada korupsi, pelakunya harus dihukum.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa kelompok pendukung pemerintah berusaha menempatkan dukungan mereka sebagai dukungan yang bersyarat pada kinerja.
Sikap tersebut penting dalam demokrasi.
Pemerintah tidak hanya membutuhkan pendukung. Pemerintah juga membutuhkan masyarakat yang bersedia mengawasi.
Dukungan tanpa pengawasan dapat berubah menjadi pembenaran.
Sebaliknya, kritik tanpa melihat keberhasilan juga dapat berubah menjadi penolakan terhadap semua kebijakan. Karena itu, pesan aksi di GBK berusaha mengambil posisi di tengah: mendukung, tetapi tetap mengawal. Slogan “Jaga Prabowo, Jaga Indonesia” kemudian menjadi penanda politik aksi tersebut.
Bagi peserta, menjaga Presiden berarti menjaga arah pemerintahan agar program-program yang dianggap berpihak kepada rakyat tidak terganggu.
Tetapi menjaga pemerintahan juga berarti memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Di sinilah demokrasi bekerja.
Pemerintah menjalankan program.
Masyarakat memberikan dukungan.
Masyarakat pula yang mengawasi.
Dan ketika kebijakan tidak berjalan sesuai tujuan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik.
Aksi Jumat itu berakhir setelah Presiden Prabowo menyapa peserta dari kendaraan yang ditumpanginya.
Massa kemudian membubarkan diri secara bertahap. Tidak ada benturan besar yang menjadi sorotan dalam laporan mengenai aksi tersebut. Yang tersisa adalah pesan politik dari kelompok masyarakat yang memilih berdiri di belakang pemerintahan Prabowo. Mereka ingin menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintah masih memiliki basis sosial.
Tetapi dukungan itu, setidaknya sebagaimana disampaikan Don Muzakir dalam orasinya, bukan cek kosong.
Pemerintah diminta membuktikan programnya melalui hasil.
Petani ingin memperoleh manfaat dari kebijakan pangan. Pedagang ingin ekonomi pasar berkembang. Nelayan ingin hasil laut memberikan kesejahteraan. UMKM ingin memperoleh ruang dalam rantai ekonomi.
Anak-anak ingin mendapatkan makanan bergizi dan pendidikan. Masyarakat desa ingin koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi. Dengan demikian, ukuran dukungan kepada pemerintah pada akhirnya bukan hanya berapa banyak orang yang datang membawa spanduk.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah program yang mereka dukung benar-benar mengubah kehidupan rakyat.
Dari depan Gedung TVRI, pesan itu disampaikan dalam bahasa politik yang sederhana: dukung Prabowo, tetapi kawal programnya.
Sebab, menjaga pemerintah bukan berarti membiarkan pemerintah berjalan sendirian.
Menjaga pemerintah juga berarti mengingatkan ketika arah kebijakan mulai melenceng dari tujuan. (Matta)