BANJAR, DMNETWORK – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia (TMI), Don Muzakir, menilai pemerintah perlu segera membentuk badan khusus yang menangani konflik agraria secara terpadu.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum kepada petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Gagasan itu disampaikan Don Muzakir saat memberikan arahan kepada jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar usai pelantikan kepengurusan di Gedung Mahligai Sultan Adam, Pendopo Bupati Banjar, Minggu (28/6/2026).
Di hadapan Bupati Banjar Saidi Mansyur selaku Ketua Dewan Pembina DPD TMI Kabupaten Banjar, Ketua DPW TMI Kalimantan Selatan Alin Wijaya, serta seluruh pengurus yang baru dilantik, Don mengatakan persoalan agraria masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan negara.
“Konflik agraria tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Negara perlu memiliki badan yang secara khusus menangani konflik agraria sehingga penyelesaiannya lebih cepat, adil, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya petani,” kata Don Muzakir.
Ia menegaskan, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas. Tanpa jaminan atas lahan yang mereka garap, berbagai program peningkatan produksi pertanian dinilai tidak akan berjalan optimal.
Baca Juga
Menurut Don, Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal lahirnya kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk mendorong hadirnya lembaga yang mampu mengoordinasikan penyelesaian sengketa pertanahan secara lintas sektor.
“Kita ingin petani bekerja dengan tenang. Kalau persoalan tanah selesai, petani bisa fokus berproduksi. Pada akhirnya, hal itu akan memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Don juga mengingatkan seluruh pengurus Tani Merdeka Indonesia agar menjaga persatuan organisasi dan menjalankan peran sebagai penyambung aspirasi masyarakat.
Baca Juga
“Jadilah mata dan telinga Presiden Prabowo. Dengarkan persoalan petani, kawal program pemerintah, lalu sampaikan persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan. Organisasi ini harus hadir sebagai bagian dari solusi,” katanya.
Pernyataan Don Muzakir tersebut selaras dengan kenyataan bahwa persoalan agraria masih menjadi perhatian di Kabupaten Banjar. Sejumlah kajian mencatat sengketa pertanahan di daerah ini antara lain dipicu oleh tumpang tindih sertifikat, perbedaan dasar kepemilikan antara surat segel dan sertifikat hak atas tanah, serta konflik pemanfaatan lahan basah yang meningkat seiring berkembangnya kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian yang lebih terintegrasi dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Menurut Don, penyelesaian konflik agraria bukan semata menyangkut kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut keadilan bagi petani dan keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Karena itu, ia berharap usulan pembentukan badan khusus penanganan konflik agraria dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap petani Indonesia. (Rist)
