DMNNEWS.COM – SEMARANG — Muktamar Petani Nahdliyin 2026 yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) di Pondok Pesantren Al-Itqon, Bugen, Semarang, pada 10 Agustus 2026, menghasilkan sejumlah agenda penting terkait masa depan petani dan kedaulatan pangan.
Kegiatan yang turut dihadiri Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus forum untuk menyusun gagasan yang diharapkan dapat diterapkan secara nyata, mulai dari tingkat nasional hingga desa.
Bagi warga Nahdliyin, setidaknya ada empat poin penting dari Muktamar Petani Nahdliyin 2026 yang perlu diketahui.
1. Manifesto Kedaulatan Petani Jadi Agenda Utama
Salah satu hasil yang menonjol adalah lahirnya Manifesto Kedaulatan Petani. Dokumen tersebut menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi petani dari tingkat akar rumput agar arah kebijakan pertanian lebih memberikan perlindungan dan manfaat bagi mereka.
Beberapa persoalan mendasar menjadi perhatian, di antaranya ketersediaan pupuk, perlindungan terhadap harga komoditas hasil panen, serta kepastian kepemilikan dan penguasaan lahan.
Baca Juga
Namun, pekerjaan tidak berhenti pada penyusunan manifesto. Aspirasi tersebut perlu dikawal agar dapat masuk ke dalam kebijakan maupun program yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan petani.
2. Pertanian Organik Didorong Tumbuh di Setiap Desa
Muktamar juga mendorong pengembangan pertanian organik hingga tingkat desa.
Konsep tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk membangun pola pertanian yang lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah desa diharapkan dapat mendukung gerakan tersebut melalui penyediaan fasilitas, ruang pengembangan, serta dukungan kebijakan dan anggaran.
Baca Juga
Pengembangan pertanian organik secara berkelanjutan berpeluang memberikan manfaat ganda. Selain membantu menjaga kualitas tanah dan lingkungan, produk organik juga dapat membuka peluang pasar dengan nilai jual yang lebih tinggi.
3. Membangun Rantai Usaha Pertanian dan Peternakan
Agenda berikutnya adalah memperkuat ekosistem usaha pertanian dan peternakan Nahdliyin secara menyeluruh, dari sektor produksi hingga pemasaran.
Petani dan peternak dinilai perlu memiliki kekuatan bersama dalam menghadapi persoalan modal, sarana produksi, distribusi, hingga pemasaran. Karena itu, penguatan kelompok tani dan koperasi menjadi salah satu langkah yang dipandang penting.
Ekosistem yang terbangun secara baik diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar petani. Mereka juga dapat memperoleh akses produksi dan pasar yang lebih luas sehingga nilai ekonomi dari hasil pertanian maupun peternakan dapat meningkat.
4. Persoalan Petani Masuk Agenda Muktamar ke-35 NU
Empat agenda tersebut tidak hanya berhenti di forum Muktamar Petani Nahdliyin. Isu kesejahteraan petani juga diarahkan menjadi bagian dari rekomendasi menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang.
Hal ini penting karena sektor pertanian memiliki kaitan langsung dengan berbagai persoalan strategis. Mulai dari ketahanan pangan, lingkungan, penyediaan lapangan kerja hingga keberlanjutan ekonomi masyarakat pedesaan.
Baca Juga
Dengan membawa isu petani ke forum tertinggi organisasi, diharapkan perhatian terhadap sektor pertanian semakin kuat sekaligus memperbesar peluang pengembangan kemandirian ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045.
Tantangan Berikutnya Ada pada Implementasi
Muktamar Petani Nahdliyin 2026 memberikan gambaran bahwa persoalan petani tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kebijakan atau satu lembaga.
Empat agenda yang dihasilkan—Manifesto Kedaulatan Petani, pengembangan pertanian organik, penguatan ekosistem pertanian dan peternakan, serta pengarusutamaan isu petani dalam Muktamar ke-35 NU—membutuhkan pengawalan secara berkelanjutan.
Ukuran keberhasilannya bukan hanya terletak pada banyaknya rekomendasi yang dihasilkan, tetapi pada kemampuan menerjemahkan gagasan tersebut menjadi program yang benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Kedaulatan pangan pada akhirnya membutuhkan petani yang memiliki akses terhadap lahan, sarana produksi, modal, pasar, serta harga hasil panen yang layak.
Jika seluruh agenda tersebut mampu diwujudkan secara konsisten, Muktamar Petani Nahdliyin 2026 dapat menjadi pijakan penting untuk memperkuat posisi petani sekaligus membangun kemandirian pangan nasional.***
