Pidato Kebangsaan Don Muzakir: Ketika Hari Tani Bicara Tanah, Pangan, dan Masa Depan Petani

9 Min Read
Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir (foto: istimewa)

Petani ini bukan hanya butuh pupuk, bukan hanya butuh pestisida, benih atau traktor, tetapi juga butuh lahan untuk digarap,” ujar Don 

LEBAK, DMNetwork – Hari Tani Nasional biasanya datang bersama seremoni. Ada panggung, spanduk, pidato, dan barisan petani yang memenuhi lapangan. Namun, dalam Pidato Kebangsaan Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia (TMI) Don Muzakir di Lebak, Kamis (24/9/2026), Hari Tani diletakkan pada persoalan yang lebih mendasar: tanah, pangan, harga hasil panen, dan masa depan petani.

Di hadapan petani yang hadir dalam peringatan Hari Tani Nasional ke-66, Don membawa satu pesan utama: pembangunan pertanian tidak cukup hanya berbicara mengenai bagaimana petani menghasilkan pangan. Pemerintah dan masyarakat juga perlu memastikan petani memiliki akses terhadap lahan, sarana produksi, pasar, pembiayaan, hingga perlindungan sosial.

Pidato itu sekaligus mendapat konteks penting karena dua hari sebelumnya DPR RI mengesahkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Bagi Don, pengesahan tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam peringatan Hari Tani Nasional tahun ini.

Ia menyebut UU Reforma Agraria sebagai “kado besar” bagi petani. TMI, kata Don, siap mengawal pelaksanaannya, terutama agar persoalan sengketa dan konflik agraria yang selama ini dihadapi masyarakat tidak berhenti sebagai persoalan administratif.

- Iklan -
Ad imageAd image

Tanah sebagai persoalan pertama

Dalam pidatonya, Don mengingatkan bahwa petani tidak hanya membutuhkan pupuk, pestisida, benih, traktor, atau bantuan alat dan mesin pertanian.

Ada kebutuhan yang lebih mendasar: lahan untuk digarap.

“Petani ini bukan hanya butuh pupuk, bukan hanya butuh pestisida, benih atau traktor, tetapi juga butuh lahan untuk digarap,” ujar Don dalam rangkaian peringatan Hari Tani Nasional di Lebak.

Kalimat itu menjadi salah satu garis merah pidatonya.

Bagi Don, Hari Tani Nasional tidak semata-mata perayaan mengenai aktivitas bercocok tanam. Di balik sawah, kebun, ladang, dan hasil panen, terdapat persoalan penguasaan tanah dan hak masyarakat.

- Iklan -
Ad image

Karena itu, ia meminta jajaran TMI di daerah melakukan pemetaan terhadap konflik agraria. Pemetaan diperlukan agar organisasi petani mengetahui persoalan secara lebih konkret, bukan sekadar mendengar keluhan dari permukaan.

Di sinilah reforma agraria ditempatkan bukan sebagai istilah yang berhenti di ruang seminar. Reforma agraria, dalam gagasan yang disampaikan Don, harus berujung pada kepastian bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah.

Reforma agraria bukan sekadar membagi tanah

Dalam rangkaian peringatan HTN di Lebak, Don juga menekankan bahwa reforma agraria tidak cukup dimaknai sebagai pembagian tanah.

“Reforma agraria bukan hanya bagi-bagi tanah, tapi pemberdayaan petani juga yang sudah mendapatkan tanah juga penting sekali dilakukan,” kata Don.

Pernyataan tersebut memperluas makna reforma agraria.

Tanah yang diberikan kepada petani tanpa dukungan produksi, pendampingan, akses modal, teknologi dan pasar berisiko tidak menghasilkan perubahan ekonomi yang berarti.

Karena itu, reforma agraria membutuhkan mata rantai lanjutan. Petani harus mampu mengolah tanah, menghasilkan komoditas, menjual hasilnya dan memperoleh nilai ekonomi yang layak.

Dengan kata lain, persoalan agraria tidak selesai ketika sertifikat atau hak atas tanah berada di tangan petani.

Pekerjaan berikutnya justru dimulai dari sana.

Dari pupuk sampai harga panen

Pidato Don juga bertemu dengan persoalan sehari-hari yang disampaikan petani Lebak.

Ketua TMI Kabupaten Lebak sebelumnya menyoroti persoalan harga panen, pupuk, irigasi, permodalan, akses pasar, alat mesin pertanian dan lahan yang belum produktif.

Artinya, persoalan petani tidak berdiri sendiri.

Pupuk berkaitan dengan biaya produksi. Irigasi menentukan kepastian tanam. Modal menentukan kemampuan petani membeli sarana produksi. Jalan menentukan biaya distribusi. Pasar menentukan ke mana hasil panen akan dijual. Sementara harga menentukan apakah kerja panjang sejak menanam sampai memanen menghasilkan pendapatan yang memadai.

Karena itu, Don mendorong agar organisasi petani tidak sekadar menjadi tempat berkumpul ketika bantuan pemerintah datang.

Ia justru meminta TMI hadir mendampingi petani dalam mengakses program pemerintah, termasuk persoalan RDKK dan pupuk, sekaligus membantu masyarakat yang menghadapi persoalan lahan.

“Organisasi ini bukan menunggu bantuan. Kita bekerja membantu pemerintah. Itu tugas kita,” kata Don.

MBG dan pasar bagi hasil petani

Satu bagian lain dari pidato Don menyentuh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, MBG bukan hanya persoalan menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Program tersebut juga dapat menjadi bagian dari rantai penyerapan hasil produksi petani, peternak dan pelaku usaha perkebunan.

Gagasan itu berangkat dari hubungan sederhana antara dapur dan lahan.

Dapur membutuhkan bahan pangan. Petani menghasilkan bahan pangan. Jika keduanya terhubung melalui tata kelola yang baik, program pemerintah dapat sekaligus menjadi pasar bagi produksi masyarakat sekitar.

Karena itu, Don meminta jaringan TMI membantu kelompok tani yang belum mempunyai akses pasar agar dapat terhubung dengan dapur MBG.

Dengan pendekatan tersebut, petani tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan. Mereka didorong menjadi bagian dari rantai pasok pangan.

Lahan tidur dan komoditas bernilai tambah

Don juga berbicara mengenai pemanfaatan lahan yang belum produktif.

Beberapa komoditas disebut memiliki peluang dikembangkan, antara lain singkong, jagung dan tebu. Di Lebak, sekitar 40 hektare lahan disebut telah disiapkan untuk pengembangan tebu.

Namun, pesan yang lebih penting dari penyebutan komoditas tersebut adalah soal rantai nilai.

Petani tidak cukup hanya menghasilkan komoditas. Hasil produksi perlu mempunyai pasar dan, jika memungkinkan, diolah menjadi produk bernilai tambah.

Singkong, misalnya, tidak berhenti sebagai hasil panen. Komoditas tersebut dapat masuk ke industri pengolahan dan menghasilkan produk turunan.

Di titik ini, pertanian bertemu dengan industri.

Sawah dan ladang tidak lagi dipandang sebagai tempat menghasilkan bahan mentah semata, tetapi sebagai bagian awal dari rantai ekonomi yang lebih panjang.

Petani sebagai mata dan telinga pembangunan

Pidato Don juga membawa pesan mengenai posisi organisasi petani.

Petani diminta tidak hanya menjadi penerima kebijakan. Mereka harus ikut mengawasi pelaksanaannya.

Jika pupuk sulit diperoleh, disampaikan. Jika harga panen bermasalah, dilaporkan. Jika irigasi rusak, dicatat. Jika terdapat konflik tanah, dipetakan.

Dengan cara itu, organisasi petani dapat menjadi penghubung antara persoalan di lapangan dan kebijakan pemerintah.

Gagasan tersebut sejalan dengan pernyataan Don bahwa TMI tidak dibentuk untuk sekadar menunggu bantuan pemerintah, melainkan ikut membantu pemerintah menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani.

Dari Lebak, Hari Tani dikembalikan kepada petani

Pada akhirnya, pidato kebangsaan Don Muzakir di Lebak tidak hanya berbicara mengenai pertanian sebagai kegiatan produksi.

Ia berbicara mengenai petani sebagai manusia yang membutuhkan tanah, kepastian hukum, air, pupuk, modal, pasar, harga yang layak, kesehatan, pendidikan bagi anak-anaknya dan lingkungan usaha yang memungkinkan mereka bertahan hidup dari sektor pertanian.

Dalam laporan mengenai orasi 24 September, aspirasi kesehatan dan pendidikan petani juga muncul sebagai bagian dari pembahasan.

Karena itu, pesan Hari Tani Nasional yang dibawa Don dapat dibaca sebagai satu rangkaian besar.

Reforma agraria memberi akses terhadap tanah. Pemberdayaan membuat tanah produktif. Produksi menghasilkan pangan. Pasar memberi nilai ekonomi. Kebijakan pemerintah menjadi instrumen. Dan organisasi petani mengawal agar seluruh mata rantai tersebut benar-benar sampai kepada petani.

Di Lebak, Hari Tani Nasional tidak berhenti pada perayaan tentang siapa yang menanam dan siapa yang memanen.

Ia kembali pada pertanyaan yang lebih tua dan lebih mendasar: siapa yang memiliki akses terhadap tanah, siapa yang menikmati hasil pembangunan pertanian, dan bagaimana petani dapat hidup layak dari tanah yang mereka garap.

Pertanyaan itu membuat Hari Tani Nasional tetap relevan.

Sebab selama petani masih berhadapan dengan persoalan tanah, harga, pupuk, air dan pasar, peringatan Hari Tani belum selesai ketika panggung dibongkar dan spanduk diturunkan.

Justru setelah itu pekerjaan dimulai. Redaksi

Share This Article
error: Content is protected !!