Kini telur naik kelas. Ia bukan lagi sekadar teman nasi goreng atau pelengkap mi rebus. Ia menjadi bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DMNETWORK – Ada pelajaran politik yang bisa dipetik dari sebutir telur.
Jangan buru-buru menertawakannya. Negeri ini sering kali justru menyimpan filsafat besar di benda-benda kecil. Dari sebungkus tempe, segelas teh, hingga sebutir telur yang setiap pagi berjumpa dengan wajan.
Penjual nasi goreng memahami hal itu tanpa harus membaca buku ekonomi. Mereka hafal bahwa satu kilogram telur tidak selalu berarti jumlah yang sama. Ada masa ketika satu kilogram berisi enam belas hingga dua puluh satu butir. Ada pula masa ketika satu kilogram hanya memuat empat belas butir karena ukuran telurnya lebih besar.
Mereka tidak menghitung kilogram semata. Mereka menghitung butir.
Sebab keuntungan bukan hanya ditentukan berat, melainkan berapa banyak telur yang dapat dijual kembali kepada pelanggan.
Itulah ilmu warung. Sederhana, tetapi jarang meleset.
Kini telur naik kelas. Ia bukan lagi sekadar teman nasi goreng atau pelengkap mi rebus. Ia menjadi bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, cara menyajikannya pun ikut menjadi pembicaraan.
Presiden Prabowo mengingatkan agar telur yang diterima anak-anak disajikan utuh. Diceplok, direbus, atau dimasak gelundung. Bukan telur dadar.
Sepintas, ini hanya soal menu. Padahal, di balik pilihan memasak itu tersimpan soal transparansi.
Telur ceplok tidak pandai menyamar. Kuningnya tampak. Putihnya tampak. Satu butir tetap satu butir. Tidak bisa berkelit.
Telur rebus lebih jujur lagi. Tinggal dihitung satu per satu.
Sedangkan telur dadar mempunyai bakat menjadi diplomat. Lima butir dapat dipotong menjadi tujuh bagian, bahkan delapan. Semua tampak sama besar. Semua tampak adil. Tetapi siapa yang dapat memastikan berapa butir telur sesungguhnya berada di dalam setiap potongan?
Tentu saja, tidak setiap telur dadar lahir dari niat mengurangi hak orang lain. Banyak rumah makan membuat telur dadar yang tebal dan lezat. Banyak ibu di rumah memasaknya dengan penuh kasih. Tidak ada yang salah dengan telur dadar sebagai masakan.
Namun dalam program publik yang menyangkut jutaan penerima manfaat, ukuran tidak cukup hanya mengandalkan rasa percaya. Ia memerlukan bentuk yang mudah diawasi.
Di sinilah menariknya pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar. Ia juga mengingatkan agar telur disajikan dalam bentuk ceplok, ungkep, atau rebus.
Pilihan itu bukan sekadar urusan dapur. Ia menyangkut akuntabilitas.
Sebab pengawasan paling murah adalah pengawasan yang dapat dilakukan oleh mata. Orang tua bisa melihatnya. Guru bisa menghitungnya. Anak-anak pun tahu bahwa mereka menerima satu butir telur, bukan sepotong dugaan.
Negara memang sering kalah oleh hal-hal yang tampaknya sepele. Bukan karena kebijakannya buruk, melainkan karena pelaksanaannya memberi terlalu banyak ruang untuk tafsir.
Kadang persoalan besar berawal dari telur yang diacak.
Orang bijak pernah mengajarkan bahwa humor terbaik adalah humor yang membuat orang berpikir.
Maka telur hari ini bukan sekadar lauk. Ia sedang mengajarkan bahwa kejujuran kadang sesederhana membiarkan sesuatu tetap utuh.
Barangkali itulah sebabnya negara mulai berbicara tentang bentuk telur.
Karena di republik ini, yang utuh bukan hanya telurnya. Kepercayaan rakyat pun harus dijaga tetap utuh. Redaksi
