SEMARANG, DMNETWORK – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah menyatakan kesiapan menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) tingkat provinsi yang akan diikuti sekitar 250 pengurus dari 35 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada awal Juli 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas organisasi dan peningkatan kompetensi pengurus di daerah.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah Wawan Pramono mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan berbagai kebutuhan teknis dan administratif guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.
Menurut dia, persiapan meliputi penentuan lokasi kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pengaturan kebutuhan peserta yang akan datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
Baca Juga
“Jawa Tengah terus berbenah untuk memastikan seluruh kebutuhan kegiatan ini terpenuhi, baik dari segi tempat, akomodasi, maupun fasilitas pendukung lainnya bagi sekitar 250 pengurus Tani Merdeka Indonesia se-Jawa Tengah,” kata Wawan dalam keterangannya, Kamis (5/6/2026).
Diklat tingkat provinsi tersebut merupakan tindak lanjut dari pelatihan nasional Tani Merdeka Indonesia yang sebelumnya diselenggarakan di Ciawi, Bogor, pada Mei 2026. Program itu kemudian diturunkan ke tingkat provinsi sebagai bagian dari penguatan organisasi secara berjenjang.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh penguatan kapasitas dalam bidang keorganisasian sekaligus pemahaman yang lebih mendalam mengenai sektor pertanian.
Baca Juga
Wawan menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peran organisasi di tengah upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.
“Diklat dan pelatihan ini akan kita laksanakan pada awal Juli, sehingga persiapannya harus benar-benar matang. Harapannya kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan pengurus yang lebih mumpuni,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengurus di tingkat kabupaten dan kota diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola organisasi sekaligus memahami berbagai isu pertanian yang berkembang di daerah masing-masing.
Dengan pelaksanaan diklat tersebut, Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah serta meningkatkan kapasitas pengurus dalam mendukung program pembangunan pertanian. (GK)
