DMNETWORK – Waromi menilai pengembangan konektivitas udara di Papua perlu diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut dia, penerbangan perintis tidak semestinya hanya dipandang sebagai layanan transportasi, tetapi juga harus mampu membuka akses pasar bagi berbagai komoditas unggulan daerah.
Komoditas dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, hingga produk lokal lainnya dinilai dapat memanfaatkan konektivitas udara untuk memperluas jangkauan pemasaran.
Ia mengatakan pola tersebut penting agar subsidi penerbangan perintis tidak berhenti sebagai biaya pelayanan publik. Dalam jangka panjang, subsidi diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Waromi juga mengaitkan pengembangan pesawat N219 dengan agenda kemandirian industri nasional. Menurut dia, semakin luas penggunaan pesawat produksi dalam negeri, semakin besar pula peluang berkembangnya rantai pasok, layanan maintenance, repair and overhaul (MRO), teknologi, sumber daya manusia, serta industri pendukung penerbangan.
“Papua tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk industri nasional. Papua harus menjadi bagian dari ekosistem pengembangan konektivitas dan ekonomi nasional,” kata Waromi.
Karena itu, Waromi mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), operator penerbangan, dan pelaku industri untuk menyusun pembagian peran yang jelas dalam membangun ekosistem penerbangan di wilayah 3T dan 3TP.
Menurut dia, konsep Papua Connected perlu dikembangkan dari sekadar gagasan menjadi agenda kebijakan yang memiliki target, indikator keberhasilan, rute prioritas, skema pembiayaan, serta desain pengembangan ekonomi yang terukur.
“Keberhasilan konektivitas Papua bukan sekadar berapa banyak pesawat yang terbang. Ukurannya adalah seberapa jauh konektivitas itu membuka akses masyarakat, menggerakkan logistik, memperluas pasar, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Waromi.