BANDUNG, DMNETWORK – Anggota DPD RI asal Provinsi Papua, Pdt. David Harold Waromi, SM., Th., mendorong Kabupaten Mamberamo Raya menjadi salah satu lokasi awal penerapan konsep Papua Connected berbasis pesawat N219 produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Dorongan itu disampaikan Waromi dalam Simposium Nasional HUT ke-50 PTDI di Bandung, Rabu (26/8/2026).
Waromi mengatakan, kerja sama antara PTDI dan pemerintah daerah perlu diwujudkan dalam proyek konkret yang berdampak langsung terhadap konektivitas dan perekonomian masyarakat Papua.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, dan PTDI terkait kerja sama operasionalisasi pesawat N219 di wilayah tersebut.
Menurut Waromi, kerja sama itu tidak boleh berhenti pada seremoni maupun penandatanganan dokumen. Sejak awal harus disiapkan desain implementasi yang jelas.
Baca Juga
“Yang kita perlukan bukan sekadar pesawat yang datang ke Papua. Kita membutuhkan sistem konektivitas yang membuat pesawat tersebut benar-benar produktif bagi masyarakat dan daerah,” ujar Waromi.
Perlu Roadmap yang Jelas
Waromi mengatakan, pengembangan pilot project Papua Connected di Mamberamo Raya harus menggunakan pendekatan ekosistem.
Sejumlah komponen, kata dia, perlu disiapkan secara bersamaan. Di antaranya penentuan rute prioritas, kesiapan bandar udara, operator penerbangan, skema pembiayaan, dukungan pemerintah, perawatan pesawat atau maintenance, repair and overhaul (MRO), sumber daya manusia, hingga sistem pengangkutan kargo.
Baca Juga
Menurut Waromi, konektivitas udara tidak dapat berdiri sendiri karena pesawat hanya merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi yang lebih besar.
“Kalau pesawatnya ada tetapi tidak ada rute yang produktif, tidak ada kargo, tidak ada operator yang sehat, dan tidak ada dukungan ekosistem, maka kita hanya memindahkan masalah dari darat ke udara,” katanya.
Karena itu, Mamberamo Raya diharapkan dapat menjadi proyek percontohan yang nantinya bisa diterapkan di wilayah Papua lainnya dengan kondisi geografis dan kebutuhan konektivitas yang serupa.
Dorong Perubahan dari Passenger Economy ke Cargo Economy
Waromi juga menilai pengembangan konektivitas udara di Papua perlu mengubah orientasi dari sekadar passenger economy menuju cargo economy.
Dengan konektivitas udara yang lebih baik, hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan produk lokal lainnya dapat dikirim ke pusat-pusat pasar.
Sebaliknya, kebutuhan pokok, obat-obatan, peralatan pendidikan, serta berbagai kebutuhan penting masyarakat di wilayah terpencil dapat didistribusikan dengan lebih cepat.
Baca Juga
“Pesawat harus membawa manusia, tetapi juga harus membawa ekonomi. Kalau hanya orang yang bergerak, dampaknya terbatas. Ketika barang, komoditas, modal, dan informasi ikut bergerak, maka konektivitas berubah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi,” ujar Waromi.
Menurut dia, pendekatan tersebut penting bagi Papua mengingat kondisi geografis membuat pembangunan jaringan transportasi darat tidak selalu menjadi pilihan yang cepat dan efisien.
Dari Mamberamo Raya untuk Papua
Waromi berharap kerja sama PTDI dan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dapat menjadi momentum untuk membangun model baru konektivitas udara di Papua.
Keberhasilan program, kata dia, tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerbangan. Indikator lainnya harus mencakup peningkatan akses pelayanan publik, kelancaran distribusi barang, produktivitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kalau model Mamberamo Raya ini berhasil, kita tidak berhenti di Mamberamo Raya. Kita bisa membangun model Papua Connected yang dapat direplikasi di wilayah-wilayah lain,” ujarnya.
Dalam konteks nasional, Waromi menilai pengembangan N219 juga dapat memperkuat kebijakan penerbangan perintis di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.
Menurut dia, kehadiran negara tetap diperlukan melalui dukungan kebijakan, subsidi, infrastruktur, dan kepastian pasar.
Namun, dukungan tersebut harus diarahkan untuk membangun ekosistem penerbangan yang semakin produktif dan berkelanjutan.
“Negara harus hadir bukan hanya untuk memastikan pesawat bisa terbang, tetapi juga memastikan ada ekosistem ekonomi yang membuat penerbangan tersebut terus hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Waromi. (Rist)
