Sudaryono juga menyoroti potensi komoditas pertanian Maluku Utara, seperti kelapa, pala, dan cengkeh.
TERNATE, DMNETWORK – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Sudaryono melantik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sebagai Ketua DPD HKTI Maluku Utara periode 2026-2031.
Pelantikan tersebut berlangsung di Ballroom Bella Hotel, Ternate, Maluku Utara, Senin (21/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Sudaryono mengatakan HKTI perlu mengambil peran lebih strategis dalam mengawal berbagai program pemerintah di bidang pertanian agar pelaksanaannya dapat dirasakan langsung oleh petani.
Menurut dia, HKTI dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat tani.
“Program-program pemerintah pusat harus bisa sampai ke daerah dan dirasakan langsung oleh petani,” kata Sudaryono dalam kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, HKTI akan mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas pertanian agar berbagai program pertanian tidak berhenti pada tingkat kebijakan, tetapi dapat dikawal hingga tingkat petani.
Sudaryono juga menyoroti potensi komoditas pertanian Maluku Utara, seperti kelapa, pala, dan cengkeh. Menurut dia, potensi tersebut perlu mendapat dukungan kebijakan dan program agar memberikan nilai tambah bagi petani.
Sementara itu, Sherly Tjoanda mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi petani di Maluku Utara, terutama terkait infrastruktur pertanian.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbatasan jalan tani yang berpengaruh terhadap akses petani dalam mengangkut hasil produksi.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkirakan kebutuhan pembangunan jalan tani mencapai sekitar 5.000 kilometer. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan jalan tani sepanjang 100 kilometer pada 2026 dan 200 kilometer pada 2027.
Sherly berharap keberadaan HKTI dapat memperkuat koordinasi antara petani, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Dengan kepengurusan baru, HKTI Maluku Utara diharapkan tidak hanya menjadi organisasi profesi petani, tetapi juga menjadi wadah untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan petani kepada pemerintah.
Pelantikan Sherly sebagai Ketua DPD HKTI Maluku Utara sekaligus menempatkan organisasi tersebut di bawah kepemimpinan kepala daerah. Hal itu membuka ruang koordinasi yang lebih langsung dalam mengawal program pembangunan sektor pertanian di Maluku Utara. (Redaksi)