JAKARTA, DMNETWORK – Polemik dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, dikabarkan telah mengajukan diri sebagai justice collaborator kepada Kejaksaan Agung.
Melalui langkah tersebut, Sony disebut siap memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara yang tengah diselidiki aparat penegak hukum.
Informasi yang beredar menyebutkan, melalui kuasa hukumnya, Sony tidak ingin menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban dalam kasus yang diduga berkaitan dengan tata kelola program MBG tersebut.
Dalam proses pemeriksaan, Sony dikabarkan telah menyampaikan sejumlah keterangan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Keterangan itu disebut berkaitan dengan dugaan peran sejumlah figur yang memiliki pengaruh dalam pengelolaan program.
Baca Juga
Namun hingga kini, Kejaksaan Agung belum menyampaikan secara resmi identitas pihak-pihak yang disebut dalam pemeriksaan tersebut.
Penyidik juga tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penentuan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejumlah yayasan disebut menjadi perhatian karena diduga tetap memperoleh persetujuan meskipun terdapat persoalan terkait persyaratan administrasi.
Selain itu, aparat penegak hukum turut menelusuri sejumlah proyek pengadaan barang yang nilainya cukup besar dan diduga tidak sepenuhnya berkaitan dengan kebutuhan utama program makan bergizi.
Baca Juga
Sejumlah dugaan lain, seperti mark-up anggaran, pengaturan vendor, hingga kemungkinan adanya aliran dana komisi, juga menjadi bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung.
Tidak hanya itu, penyidik dikabarkan mendalami kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui aliran dana ke rekening pihak ketiga maupun pembelian aset bernilai tinggi.
Munculnya dugaan keterlibatan sejumlah figur penting membuat kasus ini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menilai pengungkapan perkara tersebut akan menjadi ujian bagi upaya penegakan hukum dalam mengawal program strategis pemerintah.
Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman dan belum mengumumkan pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut. (GK)
