DMNETWORK.COM – JAKARTA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase pengawasan yang lebih ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen 504 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena dinyatakan tidak memenuhi standar sanitasi.
Penutupan tersebut dilakukan hingga 10 Agustus 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan dinas kesehatan di daerah yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan kelayakan dapur menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi sebelum SPPG dapat menjalankan layanan MBG.
“Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi,” kata Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta.
Sekitar 3.000 Dapur Masih Diverifikasi
Setelah ratusan dapur ditutup, proses pengawasan masih berlanjut. BGN mencatat sekitar 3.000 dapur lainnya yang telah mendaftar saat ini menjalani pemeriksaan oleh dinas kesehatan di wilayah masing-masing.
Baca Juga
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fasilitas yang akan digunakan dalam program MBG memenuhi ketentuan sanitasi dan keamanan pangan.
“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing,” ujar Sudaryono.
BGN memastikan dapur yang nantinya dinyatakan tidak memenuhi standar tidak akan diperbolehkan melanjutkan operasional dalam program MBG.
Baca Juga
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, terutama anak-anak.
Keamanan Pangan Jadi Prioritas
Menurut BGN, aspek keamanan pangan memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan penerima manfaat. Karena itu, proses pemeriksaan tidak boleh hanya mengejar percepatan jumlah dapur yang beroperasi.
“Ini urusan nyawa seseorang, nyawa anak-anak kita,” tegas Sudaryono.
Pemerintah daerah juga diminta ikut memperkuat pengawasan terhadap SPPG. Peran dinas kesehatan menjadi penting untuk memastikan standar sanitasi diterapkan sebelum dan selama dapur menjalankan operasional.
BGN Tegaskan Kebijakan Zero Tolerance
BGN sekaligus menegaskan komitmen menerapkan zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.
Sudaryono mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan menilai kolaborasi lintas instansi dibutuhkan untuk menjaga keamanan makanan yang disediakan melalui program tersebut.
“Kami sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari BGN. Intinya, kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari,” tuturnya.
Dengan 504 dapur yang telah ditutup permanen dan sekitar 3.000 lainnya masih menjalani pemeriksaan, BGN menempatkan sanitasi sebagai salah satu indikator penting dalam menentukan keberlanjutan operasional SPPG.
Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan program MBG agar perluasan layanan tetap berjalan beriringan dengan pemenuhan standar keamanan pangan.(*)
