Don Muzakir Lantik DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar, Dorong Pembentukan Badan Penanganan Konflik Agraria

4 Min Read
Don Muzakir, ketua umum DPN TMI saat memberi arahannya (foto: joashua)

BANJAR, DMNETWORK – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia (TMI), Don Muzakir, melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar di Gedung Mahligai Sultan Adam, Pendopo Bupati Banjar, Minggu (28/6/2026).

Pelantikan tersebut menetapkan Hj. Helda Rina sebagai Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar. Acara dihadiri Bupati Banjar Saidi Mansyur yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar, jajaran DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua DPW Alin Wijaya, serta seluruh pengurus dan kader Tani Merdeka Indonesia.

Dalam sambutannya, Don Muzakir mengajak seluruh pengurus menjaga persatuan dan memperkuat soliditas organisasi sebagai fondasi utama dalam memperjuangkan kepentingan petani.

Menurutnya, Tani Merdeka Indonesia harus menjadi organisasi yang hadir di tengah masyarakat, mampu menghimpun aspirasi petani, serta mengawal berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.

“DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar harus menjadi mata dan telinga Bapak Presiden Prabowo. Kita harus memastikan seluruh program yang berpihak kepada petani berjalan dengan baik, sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan,” ujar Don Muzakir.

- Iklan -
Ad imageAd image
1000882333.jpg
pelantikan DPD TMI Banjar, Kalimantan Selatan bersama jajaran Pemda dan pengurus (foto: Joashua)

Selain menekankan pentingnya menjaga persatuan organisasi, Don Muzakir juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan konflik agraria yang masih banyak dihadapi petani di berbagai daerah.

Ia mengatakan Tani Merdeka Indonesia akan terus mendorong pemerintah agar segera membentuk badan khusus yang menangani penyelesaian konflik agraria secara terpadu sehingga petani memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola.

“Konflik agraria harus menjadi perhatian bersama. Kami mendorong agar segera dibentuk badan yang secara khusus menangani persoalan agraria sehingga penyelesaiannya lebih cepat, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi petani. Tanpa kepastian atas lahan, sulit bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada pangan nasional,” kata Don Muzakir.

Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansyur, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar, menyambut baik terbentuknya kepengurusan baru tersebut. Menurutnya, keberadaan Tani Merdeka Indonesia diharapkan semakin memperkuat sinergi antara organisasi petani dan pemerintah daerah.

- Iklan -
Ad image

“Kami berharap Tani Merdeka Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian. Dengan kolaborasi yang baik, berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan lebih mudah diwujudkan,” ujar Saidi Mansyur.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar, Hj. Helda Rina, menyatakan siap menjalankan amanah organisasi dengan membangun kepengurusan yang solid hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Kami siap mengemban amanah ini dengan memperkuat organisasi, mendampingi petani, mengawal program pemerintah, serta menjadi jembatan aspirasi masyarakat tani di Kabupaten Banjar,” kata Helda Rina.

Pelantikan DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi Tani Merdeka Indonesia di Kalimantan Selatan. Melalui penguatan struktur kepengurusan di daerah, organisasi tersebut menargetkan terciptanya sinergi yang semakin kuat dalam mendukung program ketahanan pangan, swasembada pangan, serta perlindungan terhadap hak-hak petani di Indonesia.

Share This Article