Ketua MPR Tegur Dua Juri LCC 4 Pilar Kalbar, Sanksi Administratif Sedang Dipertimbangkan

3 Min Read
Ketua MPR Ahmad Muzani Siapkan Sanksi untuk 2 Juri LCC 4 Pilar yang Viral (wg/dmnet.com)

DMNET.COM – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pihaknya telah mengambil langkah tegas terhadap dua juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat yang menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Kedua juri tersebut telah dipanggil dan diberikan teguran menyusul polemik penilaian yang viral di media sosial.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ia mengatakan MPR tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses penilaian lomba tersebut.

“Sudah kita panggil dan sudah kita tegur,” ujar Muzani kepada wartawan.

Menurutnya, MPR saat ini masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sejauh mana bentuk kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat tersebut. Hasil evaluasi internal nantinya akan menjadi dasar penentuan sanksi terhadap pihak terkait.

- Iklan -
Ad imageAd image

Muzani menekankan bahwa LCC 4 Pilar merupakan agenda resmi kelembagaan MPR RI yang membawa nama institusi negara. Karena itu, setiap pelaksanaan kegiatan harus dijalankan secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi integritas.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap program edukasi kebangsaan harus dijaga dengan baik. Terlebih, LCC 4 Pilar selama ini menjadi salah satu program yang bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebelumnya, polemik mencuat setelah sejumlah potongan video dan unggahan di media sosial memperlihatkan adanya protes terkait keputusan dewan juri dalam lomba tersebut. Penilaian dianggap tidak adil oleh sebagian peserta dan masyarakat yang mengikuti jalannya kompetisi secara daring.

Kontroversi itu dengan cepat memicu kritik publik. Warganet mempertanyakan transparansi penilaian serta meminta adanya evaluasi terhadap mekanisme lomba agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada agenda berikutnya.

Menanggapi situasi tersebut, MPR RI sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang muncul. Muzani memastikan pihaknya akan melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh demi menjaga kredibilitas program kebangsaan yang selama ini menjadi bagian penting dari edukasi publik.

- Iklan -
Ad image

Ia berharap polemik ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan akuntabel.(*)

Share This Article