SURAKARTA, DMNETWORK — Gagasan mengenai kedekatan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan semangat Marhaenisme kembali mengemuka dalam sebuah diskusi kecil yang melibatkan sejumlah tokoh gerakan tani dan organisasi ekonomi rakyat, bersama anak-anak muda progresif dari Solo yang berkumpul di kawasan Manahan, Surakarta, Rabo (10-6/2026).
Forum tersebut mempertemukan Wawan Pramono dan Don Muzakir, dalam suasana diskusi terbatas yang membahas arah kebijakan ekonomi kerakyatan dan dinamika pembangunan berbasis desa.
Dalam perbincangan itu, muncul pandangan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah dalam 18 bulan terakhir memperlihatkan orientasi yang semakin kuat pada penguatan ekonomi rakyat kecil. Bahkan, dalam diskursus tersebut, Prabowo disebut sebagai “marhaenis sejati” dalam konteks keberpihakan kebijakan kepada kelompok bawah.
Marhaenisme sendiri berakar dari pemikiran Sukarno, yang menempatkan negara sebagai instrumen untuk membebaskan rakyat kecil—petani, buruh, nelayan, serta pelaku usaha mikro—dari ketimpangan struktural ekonomi yang melekat dalam sistem produksi dan distribusi.
Baca Juga
Dalam konteks kebijakan saat ini, program seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap dibaca sebagai instrumen negara untuk memperkuat ekonomi akar rumput. KDMP dipahami sebagai upaya memperpendek rantai distribusi ekonomi desa agar nilai tambah lebih banyak kembali ke masyarakat, sementara MBG diposisikan sebagai investasi jangka panjang negara dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak.
Sejumlah peserta diskusi menilai bahwa pendekatan tersebut mencerminkan upaya negara untuk menghidupkan kembali semangat keberpihakan kepada rakyat kecil sebagaimana terkandung dalam gagasan Marhaenisme, meski dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional dan teknokratis.
Namun demikian, catatan kritis tetap mengemuka. Dalam perspektif kebijakan publik, keberpihakan negara tidak hanya diukur dari besarnya program yang diluncurkan, tetapi juga dari kualitas implementasi, transparansi tata kelola, serta kemampuan memastikan bahwa kebijakan benar-benar menyentuh kelompok paling rentan.
Baca Juga
Di sisi lain, relasi antara negara dan kekuatan ekonomi besar atau oligarki tetap menjadi variabel penting dalam membaca arah kebijakan ekonomi nasional. Setiap upaya memperkuat ekonomi rakyat akan selalu berhadapan dengan struktur pasar yang telah mapan serta konsentrasi modal yang kuat.
Dalam konteks itu, diskusi di sekitar Manahan, Surakarta tersebut mencerminkan satu pembacaan politik bahwa arah kebijakan saat ini sedang berupaya menegaskan kembali prinsip dasar Marhaenisme: keberpihakan negara kepada rakyat kecil sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.
Meski demikian, ukuran akhir dari klaim tersebut tetap akan ditentukan oleh dampak nyata di lapangan—apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan posisi tawar rakyat kecil dalam struktur ekonomi nasional, atau hanya menjadi bagian dari siklus kebijakan distribusi tanpa perubahan struktural yang lebih dalam.
