Setelah Coret 1.653 Sekolah, BGN Prioritaskan Wilayah 3T dan Stunting Tinggi

2 Min Read
Sudaryono, kepala BGN dihadapan relawan sppg (foto: dokumentasi)

Kami akan segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” ujar Sudaryono.

JAKARTA, DMNETWORK – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah prioritas perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan penerima manfaat.

Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima MBG. Bersamaan dengan itu, BGN mengarahkan perluasan layanan ke wilayah yang dinilai lebih membutuhkan, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T serta wilayah dengan angka stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG dari total lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang telah didata.

“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya, artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” kata Sudaryono.

- Iklan -
Ad imageAd image

Menurut dia, jumlah satuan pendidikan yang belum terlayani tersebut membuat BGN harus melakukan pemetaan secara bertahap. Tidak semua permohonan dari sekolah akan langsung mendapatkan layanan.

Prioritas diberikan kepada wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting yang tinggi.

Sudaryono mencontohkan Maluku dan Papua. Di kedua wilayah tersebut masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani MBG.

“Kami akan segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” ujar Sudaryono.

Kebijakan tersebut membuat perluasan MBG tidak lagi semata-mata didasarkan pada permintaan sekolah. BGN menyatakan kebutuhan wilayah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi layanan berikutnya.

- Iklan -
Ad image

Pemutakhiran sasaran dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memperoleh data satuan pendidikan yang lebih menyeluruh.

Dengan pola tersebut, pemerintah ingin mengarahkan sumber daya program kepada kelompok dan wilayah yang memiliki kebutuhan gizi lebih besar, terutama daerah dengan persoalan stunting yang masih tinggi dan wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Redaksi

Share This Article
error: Content is protected !!