DMNETWORK.COM — JAKARTA – Pidato Prabowo soal ekonomi Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung berbagai persoalan mendasar yang dinilai masih membayangi arah pembangunan nasional.
Pidato yang disampaikan di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu memuat kritik keras terhadap apa yang ia sebut sebagai “mentalitas ketakutan” dalam sistem ekonomi nasional.
Dalam forum kenegaraan tersebut, Prabowo menilai Indonesia selama ini terlalu sering dihantui kecemasan terkait gejolak ekonomi global. Mulai dari ketergantungan terhadap kurs dollar Amerika Serikat, ancaman kekurangan bahan bakar minyak (BBM), hingga ketergantungan impor pangan dan energi disebut menjadi tanda bahwa fondasi ekonomi nasional belum sepenuhnya kuat.
Menurut Prabowo, kondisi itu tidak boleh terus dipelihara apabila Indonesia ingin menjadi negara maju dan memiliki kemandirian ekonomi yang kokoh.
Kritik Prabowo terhadap Sistem Ekonomi Nasional
Baca Juga
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa bangsa besar seharusnya tidak hidup dalam rasa takut terhadap tekanan ekonomi luar negeri. Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat menjadi modal utama membangun kedaulatan ekonomi nasional.
“Kalau sistem ekonomi kita tidak diubah, kita akan terus menjadi bangsa yang lemah dan penuh kecemasan,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR RI dan tamu undangan.
Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan karena dianggap menggambarkan kegelisahan pemerintah terhadap struktur ekonomi nasional yang dinilai masih rentan terhadap tekanan global.
Baca Juga
Prabowo menegaskan, kekayaan sumber daya alam Indonesia semestinya mampu menopang kebutuhan nasional, baik di sektor energi, pangan, maupun industri strategis. Namun dalam praktiknya, Indonesia dinilai masih menghadapi persoalan distribusi, tata kelola, serta ketergantungan pada pihak luar.
Ia juga menyinggung pentingnya reformasi ekonomi yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Rasio Pajak Rendah Jadi Sorotan
Selain berbicara soal ketergantungan ekonomi, pidato Prabowo soal ekonomi Indonesia juga menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Prabowo menyebut rasio penerimaan negara Indonesia yang berada di kisaran 11 persen pada 2024 merupakan tantangan serius. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan kapasitas fiskal negara masih relatif lemah dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.
Rasio pajak yang rendah dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional, memperluas program kesejahteraan, hingga memperkuat infrastruktur publik.
Baca Juga
Dalam pandangan Prabowo, negara memerlukan kapasitas fiskal yang sehat agar dapat bergerak lebih cepat menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk ancaman perlambatan ekonomi dan perubahan geopolitik internasional.
Ia juga mengingatkan bahwa negara dengan penerimaan rendah akan lebih mudah terguncang ketika menghadapi krisis eksternal.
Pertumbuhan Ekonomi dan Menurunnya Kelas Menengah
Hal lain yang menjadi perhatian dalam pidato tersebut adalah fenomena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil di kisaran 5 persen, tetapi tidak diikuti penguatan kelas menengah.
Prabowo menilai kondisi itu merupakan anomali yang perlu dibaca secara serius. Sebab, pertumbuhan ekonomi semestinya dapat memperluas kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya beli domestik.
Menurut sejumlah pengamat ekonomi, penurunan kelas menengah memang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tekanan inflasi, kenaikan biaya hidup, serta terbatasnya lapangan kerja berkualitas disebut ikut memengaruhi kondisi tersebut.
Dalam konteks itu, pidato Prabowo soal ekonomi Indonesia dinilai mencoba mengangkat persoalan mendasar yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka di ruang publik.
Prabowo juga menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.
Pemerintah Dorong Kemandirian Ekonomi
Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo disebut akan mendorong penguatan sektor strategis nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan tekanan global.
Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi nasional, hingga peningkatan investasi di sektor produktif.
Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai tambah agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah.
Kebijakan hilirisasi sebelumnya juga telah dijalankan pada sektor mineral dan disebut akan diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
Prabowo menilai strategi tersebut penting untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Pidato Dinilai Realistis dan Terbuka
Sejumlah pengamat politik dan ekonomi menilai pidato Presiden Prabowo kali ini menunjukkan pendekatan yang lebih realistis dalam membaca kondisi ekonomi nasional.
Tidak hanya berbicara optimisme pertumbuhan, Prabowo juga mengungkap berbagai tantangan mendasar yang selama ini membebani ekonomi nasional.
Pendekatan itu dinilai penting agar publik memahami bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan pembenahan struktural secara menyeluruh, mulai dari sektor fiskal, industri, hingga penguatan sumber daya manusia.
Di sisi lain, pidato tersebut juga dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin membangun ekonomi yang lebih mandiri dan tidak mudah terguncang oleh dinamika global.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah diharapkan mampu menerjemahkan gagasan tersebut menjadi kebijakan konkret yang dapat dirasakan langsung masyarakat.(*)
