DMNETWORK – Di tengah perubahan geopolitik dunia yang bergerak cepat, satu pertanyaan mulai kembali menggema dari ruang-ruang diskusi kampus, warung kopi desa, hingga forum elite nasional: sampai kapan Indonesia bergantung pada kekuatan asing?
Pertanyaan itu bukan lahir dari sentimen anti-Amerika, anti-Barat, ataupun semangat isolasi. Dunia modern terlalu saling terhubung untuk dipisahkan dengan tembok ideologi lama. Namun bangsa besar selalu memiliki satu ciri utama: mampu berdiri di atas kepentingannya sendiri.
Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa ketergantungan ekonomi dan politik kepada kekuatan global selalu membawa konsekuensi panjang. Pada era Sukarno, pertarungan blok dunia ikut menyeret arah politik nasional. Pada masa Suharto, arus globalisasi ekonomi membuat Indonesia masuk semakin dalam ke orbit lembaga-lembaga keuangan internasional. Kini, di era Prabowo Subianto, tantangannya jauh lebih kompleks: bukan hanya soal tekanan politik, melainkan ketergantungan sistemik terhadap pasar, teknologi, pangan, hingga arsitektur keuangan global.
Dunia sedang berubah. Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia. China bangkit sebagai kekuatan industri. Negara-negara BRICS mulai membangun jalur perdagangan alternatif. Bahkan sejumlah negara Eropa mulai menunjukkan kegelisahan terhadap dominasi ekonomi dan kebijakan luar negeri Washington yang kerap berubah mengikuti dinamika politik domestiknya sendiri.
Dalam situasi seperti itu, Indonesia menghadapi momentum penting: terus menjadi pasar dan objek perebutan pengaruh, atau mulai menata diri sebagai negara berdaulat yang menentukan arah jalannya sendiri.
Baca Juga
Kedaulatan itu tidak cukup dibangun lewat pidato nasionalisme. Ia harus berdiri di atas fondasi nyata.
Pertama, kedaulatan pangan. Negara yang kebutuhan beras, gula, kedelai, hingga pupuknya bergantung pada impor akan selalu mudah ditekan. Ketika rantai pasok global terganggu, rakyat kecil menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Karena itu pembangunan pertanian bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan pertahanan negara dalam bentuk paling mendasar.
Kedua, kedaulatan industri dan teknologi. Indonesia terlalu lama hidup sebagai pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Situasi ini membuat nilai tambah ekonomi justru dinikmati negara lain. Padahal Indonesia memiliki nikel, tembaga, hasil laut, hutan tropis, dan bonus demografi yang luar biasa besar. Hilirisasi industri harus menjadi jalan untuk keluar dari perangkap negara pemasok bahan baku.
Baca Juga
Ketiga, kedaulatan finansial. Ketergantungan terhadap utang luar negeri dan dolar Amerika membuat banyak negara berkembang rentan terhadap gejolak global. Indonesia perlu memperkuat perdagangan menggunakan mata uang lokal, memperbesar cadangan devisa berbasis komoditas strategis, dan membangun sistem ekonomi domestik yang lebih tahan terhadap tekanan eksternal.
Namun semua itu tidak akan cukup tanpa satu syarat utama: keberanian politik.
Kemandirian bangsa menuntut elite nasional yang tidak hanya berpikir lima tahunan, tetapi puluhan tahun ke depan. Elite yang tidak menjadikan kekuasaan sekadar alat transaksi ekonomi dan politik global. Sebab dalam banyak kasus, intervensi asing masuk bukan karena negara lemah sumber daya, melainkan karena lemahnya karakter para pengelolanya.
Indonesia sejatinya memiliki modal besar untuk mandiri. Letak geografis strategis, sumber daya alam melimpah, populasi besar, serta tradisi budaya yang kuat merupakan fondasi yang tidak dimiliki banyak negara lain. Yang dibutuhkan adalah konsistensi arah pembangunan dan keberanian membangun kekuatan dari desa, sawah, laut, kampus, hingga industri nasional.
Politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan pendiri bangsa juga tetap relevan. Indonesia tidak perlu menjadi musuh Amerika, China, Rusia, ataupun blok mana pun. Tetapi Indonesia juga tidak boleh menggantungkan masa depannya kepada satu kekuatan global tertentu.
Sebab sejarah mengajarkan satu hal penting: bangsa yang terlalu bergantung akan mudah digoyang ketika badai datang.
Baca Juga
Dan di tengah dunia yang sedang memasuki era ketidakpastian baru, kemandirian bukan lagi sekadar pilihan politik. Ia telah berubah menjadi syarat utama untuk menjaga masa depan republik.
Editor: Aris Munandar
