Wamentan Sudaryono: Ketahanan Pangan Jadi Pilar Transformasi Ekonomi Nasional
JAKARTA, DMNETWORK — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi utama dalam agenda transformasi ekonomi nasional yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Kristiani Indonesia Raya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut Sudaryono, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan upaya meningkatkan produksi beras atau komoditas pertanian lainnya. Lebih dari itu, sektor pangan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa, memperkuat stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga
“Ketahanan pangan bukan sekadar soal produksi beras atau komoditas pertanian, tetapi soal kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya,” ujar Sudaryono.
Rakernas GEKIRA 2026 mengusung tema Transformasi Ekonomi Nasional dalam Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja untuk mendukung arah pembangunan nasional pada periode pemerintahan saat ini.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono memaparkan sejumlah langkah strategis yang sedang dijalankan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan produksi pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan, modernisasi alat dan mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi, serta penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.
Baca Juga
Ia menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak dan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
“Kita telah bersama-sama berjuang dan memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Setelah kemenangan diraih, tugas kita adalah mengawal agar seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” katanya.
Sudaryono juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah bertujuan memperbaiki tata kelola negara sekaligus menekan berbagai bentuk kebocoran yang selama ini dinilai menghambat pembangunan.
Menurut dia, praktik korupsi, penyimpangan anggaran, over invoicing, hingga transfer pricing menjadi tantangan yang harus diselesaikan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
“Ketika pemerintah memperbaiki sistem dan menutup ruang-ruang penyimpangan, tentu ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Tetapi langkah ini harus dilakukan karena tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, lebih efektif, dan lebih berpihak kepada rakyat,” tutur Sudaryono.
Ia juga mengajak kader GEKIRA untuk aktif menyampaikan informasi mengenai program-program pemerintah kepada masyarakat sehingga arah pembangunan nasional dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Baca Juga
Sementara itu, Ketua Umum PP GEKIRA, Nikson Silalahi, mengatakan Rakernas 2026 menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program organisasi dengan agenda pembangunan nasional.
Menurut Nikson, sebagai organisasi sayap Partai Gerindra, GEKIRA memiliki tanggung jawab untuk turut mengawal serta mendukung berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Rakernas ini menjadi sarana untuk memperkuat komitmen organisasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang telah dicanangkan pemerintah,” kata Nikson. *Gk
