DMNETWORK — Di negeri ini, kadang-kadang sebuah program pemerintah lebih cepat diperdebatkan daripada sempat dinikmati, misalnya contoh program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Baru beberapa suap, sudah ada yang menghitung kandungan gizinya. Baru beberapa bulan berjalan, sudah ada yang meminta dibubarkan. Begitulah nasib Makan Bergizi Gratis, atau yang lebih akrab disebut MBG.
Belakangan ini mahasiswa turun ke jalan. Sebagian membawa tuntutan yang beragam, dan salah satunya cukup menarik perhatian: MBG diminta dihentikan. Alasannya macam-macam.
Ada yang mempersoalkan efektivitas, ada yang mempertanyakan anggaran, ada pula yang menilai program ini belum tepat sasaran.
Tentu saja kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Tanpa kritik, pemerintah bisa terkena penyakit yang dalam istilah kedokteran politik disebut “merasa selalu benar”.
Tetapi kritik juga perlu diberi lauk berupa solusi. Sebab membubarkan sebuah program jauh lebih mudah daripada mengganti kekosongan yang ditinggalkannya.
Masalah utama MBG sesungguhnya mungkin bukan pada makanannya, melainkan pada namanya. Kata “bergizi” ternyata membawa beban yang cukup berat. Setiap kotak makanan akhirnya diperiksa seperti peserta ujian laboratorium.
Ada yang menghitung protein, ada yang mengukur kalori, ada yang membandingkan harga telur dengan harga ayam. Perdebatan tidak lagi berkisar pada apakah rakyat terbantu, melainkan apakah sepotong tempe sudah memenuhi standar nutrisi internasional.
Begitu pula kata “gratis”. Dalam ilmu politik anggaran, tidak ada yang benar-benar gratis. Uang yang dipakai berasal dari APBN, sedangkan APBN berasal dari rakyat.
Menyebutnya gratis kadang justru mengundang salah paham seolah pemerintah sedang membagikan hadiah dari kantong pribadinya.
Karena itu mungkin sudah saatnya narasi diubah. Bukan lagi “Makan Bergizi Gratis”, melainkan program katering warga kurang mampu, atau Dapur Nusantara untuk warga kurang mampu. Nama memang tidak mengubah isi piring, tetapi sering kali mengubah cara orang memandang isi piring tersebut.
Dengan pendekatan seperti itu, makanan senilai sepuluh ribu rupiah tidak lagi dipaksa menjadi menu restoran berbintang. Yang terpenting adalah membantu warga yang setiap hari bekerja keras dan sering kali tidak memiliki kepastian makan saat bekerja.
Bayangkan seorang buruh tani yang berangkat sejak matahari masih menguap embun. Atau buruh bangunan yang sejak pagi mengangkat pasir dan semen. Upah harian mereka sering kali langsung habis untuk kebutuhan makan selama bekerja. Bila satu kali makan dapat ditanggung negara, setidaknya sebagian penghasilan mereka bisa dibawa pulang untuk keluarga.
Kelompok lain yang patut menjadi prioritas adalah siswa sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Di banyak tempat, persoalan pendidikan tidak berhenti pada buku dan ruang kelas. Ada anak-anak yang berangkat sekolah dengan perut yang belum sempat berdamai dengan sarapan.
Lalu ada para lansia tidak mampu, serta warga miskin yang keberadaannya lebih dikenal ketua RT daripada komputer pusat data. Dalam banyak hal, RT dan RW sering kali lebih mengetahui siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan daripada sebuah aplikasi yang dirancang jauh di ibu kota. Karena itu data penerima perlu diperbarui secara berkala agar bantuan tidak berubah menjadi rutinitas administratif yang kehilangan rasa kemanusiaannya.
Yang juga perlu dipikirkan adalah ukuran dapur. Selama ini satu dapur SPPG melayani ribuan penerima. Logikanya memang efisien. Tetapi kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan menurut logika skala besar.
Dapur yang lebih kecil justru dapat membuka kesempatan bagi UMKM, kantin sekolah, koperasi desa, kelompok perempuan, dan pelaku usaha lokal lainnya. Ketika titik-titik dapur diperbanyak, yang bergerak bukan hanya sendok dan piring. Ekonomi lokal ikut berputar. Tenaga kerja terserap. Pedagang bahan pangan memperoleh pasar. Petani mendapatkan pembeli yang lebih dekat.
Maka pertanyaannya bukan apakah MBG harus dibubarkan atau dipertahankan. Pertanyaan yang lebih berguna adalah bagaimana menjadikannya lebih tepat sasaran, lebih sederhana, dan lebih dekat dengan kehidupan rakyat.
Sebab di negara yang masih bergulat dengan kemiskinan, persoalan makan tidak pernah sekadar soal menu. Ia adalah soal martabat. Dan negara yang baik bukanlah negara yang sibuk menghitung jumlah lauk di atas piring, melainkan negara yang memastikan tidak ada warga yang bekerja keras sambil menahan lapar.
Aris Munandar, spiritualis Petani, tinggal di Magelang
