DMNETWORK – Saya membayangkan muktamar itu seperti dapur pesantren menjelang subuh. Air sudah mendidih, teh sudah diseduh, tinggal menunggu siapa yang datang paling dahulu: santri atau tamu politik.
Dalam gambar itu ada dua dunia yang saling melirik. Di sebelah kiri, politik datang dengan pengeras suara. Ia membawa spanduk, kalkulator, dan mungkin juga daftar hadir. Politik selalu datang dengan suara keras karena ia takut tidak didengar. Di sebelah kanan, pesantren duduk bersila. Ia membawa kitab, tasbih, dan secangkir teh. Pesantren tidak banyak berteriak karena ia terbiasa didengar oleh dirinya sendiri.
Huruf “VS” di tengah gambar sebenarnya membuat saya tersenyum. Seolah-olah hidup ini pertandingan sepak bola: politik melawan pesantren. Padahal dalam sejarah NU, politik dan pesantren pernah tidur di tikar yang sama. Bedanya, tikar dulu lebih lebar dan ego lebih kecil. Sekarang ego membesar, tikar menyusut, maka siku mudah saling menyentuh.
Orang sering lupa bahwa pesantren bukan tempat yang anti politik. Di pesantren orang belajar mengatur giliran mandi, membagi lauk, menghitung kas kamar, dan memilih ketua santri. Itu semua latihan politik tingkat dasar. Hanya saja politik pesantren memiliki satu mata pelajaran tambahan yang sering hilang di gedung-gedung besar: malu.
Malu itu barang mahal. Ia tidak tercatat dalam APBN, tidak bisa diimpor, dan tidak bisa dibeli dengan baliho ukuran empat kali enam meter. Seorang santri yang mengambil sandal temannya saja bisa merah telinganya. Tetapi dalam politik, kadang orang mengambil yang lebih besar daripada sandal dan wajahnya tetap tenang seperti habis salat tahajud.
Karena itu saya membaca kalimat “Kedaulatan Agama & Negara Harus Dijaga” bukan sebagai teriakan perang, melainkan pengingat agar keduanya tidak saling menyandera. Agama yang diseret terlalu jauh ke pasar politik bisa kehilangan kewibawaan. Negara yang terlalu tunduk pada kepentingan kelompok bisa kehilangan kewarasannya. Keduanya seperti dua mata: bila yang satu ditutup, yang lain memang masih bisa melihat, tetapi jarak mudah keliru.
Muktamar sesungguhnya bukan soal siapa duduk di kursi paling depan. Kursi itu kayu; ia tidak masuk surga dan tidak pula masuk neraka. Yang lebih penting adalah siapa yang tetap sanggup duduk bersila setelah turun dari kursi. Banyak orang tampak alim ketika belum berkuasa dan tampak sibuk ketika sudah berkuasa. Pesantren mengajarkan kebalikan: semakin tinggi ilmu, semakin rendah duduknya.
Saya teringat para kiai kampung yang jika ditanya politik hanya menjawab, “Yang penting sawah jangan kekeringan dan anak-anak tetap bisa mengaji.” Jawaban itu terdengar sederhana, padahal di situ tersembunyi filsafat negara. Negara yang baik ialah negara yang membuat sawah berair dan kitab tetap terbuka. Selebihnya, biarlah para ahli pidato berdebat sampai mikrofon panas.
Mungkin itulah sebabnya gambar itu terasa seperti cermin. Ia tidak hanya bertanya kepada para calon pemimpin NU, tetapi juga kepada kita yang menontonnya sambil menggulir layar telepon genggam: apakah kita masih percaya bahwa kekuasaan harus diawasi oleh akhlak? Ataukah kita sudah terlalu sering menukar akhlak dengan akses?
Teh di dapur pesantren tadi mungkin sudah hampir dingin. Namun saya berharap para peserta muktamar masih sempat meminumnya pelan-pelan. Sebab keputusan yang diminum dengan tergesa-gesa biasanya meninggalkan ampas yang pahit. Dan sejarah NU, seperti teh yang baik, selalu lebih harum ketika diseduh dengan kesabaran.
Gus Wal, Aktifis NU tinggal di Jombang
