Mendukung pemerintah tidak berarti berhenti mengawasi pemerintah.
DMNETWORK – Aksi damai di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (14/8/2026), memperlihatkan wajah lain dari demokrasi kita. Ketika sebagian kelompok masyarakat menyampaikan kritik kepada pemerintah, kelompok lain justru turun ke jalan untuk menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dari depan Gedung TVRI, ribuan petani, pedagang, nelayan, dan elemen masyarakat lainnya menyampaikan pesan politik yang tegas: mereka mendukung pemerintahan Prabowo.
Spanduk bertuliskan “Jaga Prabowo, Jaga Indonesia” menjadi salah satu simbol aksi tersebut.
Namun, yang menarik bukan semata jumlah massa ataupun kemeriahan dukungan. Yang patut dicatat justru pesan bahwa dukungan itu tidak dimaksudkan sebagai cek kosong.
Di sinilah politik dukungan menemukan maknanya.
Presiden memang membutuhkan dukungan rakyat. Pemerintahan tidak mungkin bekerja dengan baik apabila setiap kebijakan selalu dicurigai dan setiap program selalu dipandang dari sisi negatif. Akan tetapi, dukungan yang sehat dalam demokrasi bukanlah penyerahan akal sehat kepada kekuasaan.
Mendukung pemerintah tidak berarti berhenti mengawasi pemerintah.
Sebaliknya, dukungan yang matang justru menuntut pemerintah bekerja lebih keras.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, bukan sekadar program unggulan yang perlu dipuji. Program tersebut menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak dan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar. Karena itu, kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, transparansi pengadaan, serta efisiensi anggaran harus terus diawasi.
Begitu pula program swasembada pangan.
Petani tentu mendukung cita-cita Indonesia berdaulat atas pangan. Namun, swasembada tidak boleh berhenti pada angka produksi. Di balik angka tersebut ada petani yang membutuhkan pupuk, air, teknologi, harga panen yang layak, akses pasar, dan perlindungan dari permainan tengkulak.
Kedaulatan pangan pada akhirnya harus terasa di sawah.
Begitu pula Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gagasan memperkuat ekonomi desa patut mendapat dukungan. Tetapi koperasi tidak boleh hanya menjadi papan nama baru di kantor desa. Ia harus hidup sebagai lembaga ekonomi yang benar-benar membantu petani, pedagang, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
Program Kampung Nelayan Merah Putih juga harus diukur dari kehidupan nelayan setelah pembangunan selesai. Bukan hanya dari berapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi dari apakah pendapatan nelayan meningkat, akses pasar membaik, dan keluarga nelayan memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Demikian pula pendidikan.
Negara tidak cukup mengatakan bahwa pendidikan adalah prioritas. Negara harus memastikan anak petani, buruh, nelayan, pedagang, dan keluarga miskin mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dan tumbuh.
Di titik itulah dukungan kepada Prabowo semestinya ditempatkan. Bukan pada kultus terhadap figur. Bukan pula pada pembenaran terhadap semua kebijakan.
Dukungan harus diberikan kepada kebijakan yang benar, sementara kebijakan yang keliru harus diperbaiki.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang hanya dikelilingi orang-orang yang selalu mengatakan benar. Pemerintahan yang kuat justru pemerintahan yang memiliki pendukung yang berani mengingatkan ketika terjadi kesalahan.
Demokrasi membutuhkan keduanya: kritik dan dukungan.
Kritik menjaga kekuasaan agar tidak terlena. Dukungan memberi pemerintah energi untuk menjalankan mandatnya. Keduanya akan menjadi sehat apabila berangkat dari kepentingan yang sama, yakni kepentingan rakyat dan negara.
Karena itu, slogan “Jaga Prabowo, Jaga Indonesia” seharusnya tidak berhenti sebagai kalimat di atas spanduk.
Jika ingin benar-benar menjaga Prabowo, maka yang harus dijaga adalah agar pemerintahannya tetap berada di jalur kepentingan rakyat.
Jika ingin menjaga Indonesia, maka yang harus dijaga adalah demokrasi, hukum, anggaran negara, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Pemerintah juga tidak boleh menganggap dukungan sebagai legitimasi tanpa batas.Dukungan masyarakat adalah amanah.
Amanah itu harus dijawab dengan kinerja.
Pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari spanduk, pidato, ataupun angka-angka keberhasilan di atas kertas. Rakyat hidup dari harga beras, harga pupuk, hasil panen, penghasilan nelayan, omzet pedagang, biaya sekolah, kesehatan keluarga, dan kesempatan memperoleh pekerjaan.
Di sanalah pemerintah akan diuji. Maka aksi di GBK itu sebaiknya dibaca bukan hanya sebagai parade dukungan politik. Ia juga dapat menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa mereka yang datang mendukung pun memiliki harapan.
Mereka ingin program pemerintah berhasil. Mereka ingin ekonomi rakyat bergerak. Mereka ingin petani sejahtera. Mereka ingin nelayan hidup layak. Mereka ingin anak-anak mendapatkan gizi dan pendidikan. Dan karena itulah pemerintah harus bekerja.
Dukung boleh. Mengawal wajib.
Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik, dan bukan pula demokrasi tanpa dukungan. Demokrasi yang sehat ialah ketika rakyat memberikan dukungan dengan mata tetap terbuka, sementara pemerintah menerima dukungan dengan telinga tetap mendengar. Redaksi
