Organisasi petani perlu menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
JAMBI, DMNETWORK — Persoalan lahan dan status kawasan menjadi perhatian Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Don Muzakir dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) TMI Provinsi Jambi di Kota Jambi, Sabtu (29/8/2026).
Don Muzakir meminta jajaran TMI di Jambi memperkuat fungsi advokasi bagi petani yang menghadapi persoalan penyerobotan lahan, sengketa dengan perusahaan, maupun tumpang tindih status kawasan.
Menurut dia, persoalan tersebut dapat menempatkan petani pada posisi yang rentan. Di satu sisi, mereka menggantungkan kehidupan dari lahan yang dikelola. Di sisi lain, perubahan status kawasan dan penertiban perkebunan bermasalah dapat berdampak terhadap keberlanjutan usaha mereka.
“Persoalan penyerobotan lahan, nasib petani sawit yang tumpang tindih dengan status kawasan, ini yang harus terus kita kawal dan advokasi. Petani jangan dibiarkan berjuang sendiri,” tegas Don Muzakir.
Persoalan konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan telah berlangsung di sejumlah wilayah Jambi. Pada saat yang sama, pemerintah juga melakukan penertiban terhadap perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan.
Baca Juga
Situasi tersebut membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memperhatikan kepastian hukum dan keberlangsungan kehidupan petani.
Don Muzakir mengatakan organisasi petani perlu menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
Ia meminta persoalan yang dialami petani di tingkat lapangan didokumentasikan dan dikawal melalui mekanisme advokasi yang sesuai.
Baca Juga
Dalam kesempatan tersebut, Don Muzakir juga mengingatkan jajaran TMI mengenai penyebaran informasi yang tidak benar. Ia meminta organisasi ikut memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Hari ini banyak isu dan berita hoaks yang ingin melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo. Tugas kita meluruskan informasi, menyampaikan capaian pemerintah, dan siap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Menurut Don Muzakir, organisasi petani memiliki dua tanggung jawab yang berjalan bersamaan, yakni memperjuangkan kepentingan petani sekaligus membangun komunikasi konstruktif dengan pemerintah.
Rakerwil Jambi menjadi momentum bagi TMI untuk menyusun agenda organisasi di daerah, termasuk penguatan sektor pertanian, advokasi petani sawit, serta keterlibatan dalam persoalan lingkungan. (Joashua)
