Bekasi, Jawa Barat, DMNETWORK — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Bekasi, Tomus Pardede, menyampaikan penguatan konsolidasi pedagang pasar sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.
Kegiatan organisasi pedagang pasar tersebut terpusat di kawasan Pasar Family, Harapan Indah, Bekasi, yang menjadi salah satu simpul aktivitas perdagangan rakyat di wilayah metropolitan tersebut.
Tomus menyebut, APPSI Kota Bekasi menaungi sedikitnya 15 pasar tradisional yang tersebar di wilayah Kota Bekasi. Jaringan ini menjadi basis penting dalam memperkuat posisi pedagang kecil di tengah dinamika ekonomi perkotaan yang semakin kompetitif.
“Fokus kami adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pasar tradisional yang menjadi tulang punggung distribusi kebutuhan masyarakat,” kata salah satu pengurus APPSI dalam komunikasi internal organisasi.
Baca Juga
APPSI sendiri merupakan organisasi nasional yang menghimpun pedagang pasar dari berbagai daerah di Indonesia, dengan struktur dari tingkat komisariat pasar, DPD, DPW hingga DPP.
Keterkaitan dengan Gerakan APPSI Nasional
Di tingkat nasional, APPSI selama ini juga aktif mengangkat isu penguatan ekonomi rakyat, perlindungan pedagang pasar, serta modernisasi tata kelola pasar tradisional.
Baca Juga
Ketua Umum APPSI, Sudaryono, dalam sejumlah kesempatan menekankan pentingnya memperkuat posisi pedagang pasar sebagai aktor utama ekonomi rakyat. Dalam agenda pelantikan dan konsolidasi APPSI di Jawa Tengah, ia menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pedagang pasar untuk memastikan distribusi pangan dan stabilitas harga tetap terjaga.
Sementara itu, Don Muzakir, yang turut berperan dalam penguatan struktur organisasi APPSI di Jawa Tengah, sebelumnya menekankan pentingnya pengorganisasian pedagang hingga tingkat akar rumput. Menurutnya, kekuatan APPSI terletak pada jaringan lapangan yang solid, mulai dari pasar-pasar tradisional di kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.
Konsolidasi Ekonomi Kerakyatan
Jika ditarik dalam konteks lebih luas, penguatan APPSI di Bekasi sejalan dengan pola konsolidasi yang juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Pola ini memperlihatkan bagaimana organisasi pedagang pasar tidak hanya bergerak dalam isu ekonomi mikro, tetapi juga mulai masuk dalam ruang advokasi kebijakan ekonomi kerakyatan.
Di Bekasi, keberadaan 15 pasar yang berada di bawah koordinasi DPD APPSI menjadi modal sosial yang penting untuk memperkuat posisi tawar pedagang dalam menghadapi perubahan sistem distribusi dan digitalisasi perdagangan. (Rist)
