“…di republik ini, kadang-kadang sebuah nama lebih cepat diadili daripada sebuah perkara.”
Oleh Aris Munandar
DMNETWORK – Ada orang yang menjadi berita karena prestasinya. Ada yang menjadi berita karena kesalahannya. Tetapi ada pula yang menjadi berita semata-mata karena namanya sedang dibutuhkan. Di republik ini, nama kadang lebih berharga daripada fakta. Nama bisa diperdagangkan, diperdebatkan, dipelintir, bahkan dijadikan panggung tempat berbagai kepentingan saling bertarung.
Maka ketika sebuah penggeledahan menjadi berita nasional, orang tidak lagi sibuk menghitung berapa lembar berita acara yang disusun penyidik. Yang lebih ramai justru menghitung kemungkinan-kemungkinan. Ada yang menghitung siapa lawan siapa. Ada yang menghitung siapa berada di belakang siapa. Ada pula yang menghitung berapa hari lagi sampai babak berikutnya dimulai.
Republik ini memang mempunyai kegemaran yang unik. Kita lebih menyukai teka-teki daripada jawaban.
Begitu sebuah pintu rumah dibuka penyidik, imajinasi publik justru membuka seribu pintu lainnya. Dari satu pintu lahirlah cerita tentang emas. Dari pintu lain muncul kisah uang ratusan miliar. Dari pintu berikutnya lahir dugaan tentang jaringan kekuasaan. Belum sempat penyidik selesai bekerja, pengadilan media sosial sudah membacakan putusan dengan suara bulat.
Baca Juga
Padahal hukum mempunyai kebiasaan yang membosankan. Ia meminta bukti. Ia meminta saksi. Ia meminta proses. Sesuatu yang sering kali kalah cepat dibandingkan kabar yang berlari hanya bermodal kalimat, “Katanya…”
Tetapi justru di situlah menariknya republik ini. “Katanya” sering mempunyai pengaruh lebih besar daripada “terbukti”.
Di tengah hiruk-pikuk itulah, orang mulai bertanya. Benarkah ini semata perkara hukum? Ataukah kita sedang menyaksikan babak baru dari pergulatan kekuasaan yang lebih besar daripada nama siapa pun?
Pertanyaan itu sah diajukan. Jawabannya tidak boleh dipaksakan.
Baca Juga
Sejarah Indonesia memang tidak pernah kekurangan cerita tentang hubungan yang rumit antara hukum, ekonomi, dan politik. Kadang hukum berdiri tegak sebagai penjaga keadilan. Kadang ia ditarik ke sana kemari oleh kepentingan. Kadang pula ia justru menjadi arena tempat berbagai kekuatan menguji siapa yang paling mampu bertahan.
Karena itu, setiap kali muncul perkara besar, publik hampir selalu membaca lebih dari sekadar isi berkas perkara. Mereka membaca arah angin.
Mengapa demikian?
Karena bangsa ini sudah terlalu sering melihat bahwa pergantian pemerintahan tidak otomatis berarti pergantian seluruh pusat pengaruh. Presiden berganti, kabinet berganti, menteri berganti, tetapi jejaring ekonomi, birokrasi, bisnis, dan politik tidak selalu ikut berganti. Sebagian bertahan. Sebagian menyesuaikan diri. Sebagian lagi menunggu saat yang tepat untuk kembali menentukan arah permainan.
Dalam ilmu politik, keadaan seperti itu bukan sesuatu yang asing. Negara modern memang selalu menjadi tempat bertemunya berbagai pusat kekuasaan.
Pemerintah hanyalah salah satunya. Ada kekuatan modal. Ada birokrasi. Ada aparat. Ada partai politik. Ada media. Ada pula kelompok kepentingan yang bekerja jauh dari sorotan kamera.
Karena itulah, setiap peristiwa besar hampir selalu melahirkan dua cerita. Cerita resmi dan cerita yang dibangun oleh tafsir publik.
Baca Juga
Yang resmi berbicara tentang pasal demi pasal.
Yang kedua berbicara tentang siapa sesungguhnya yang sedang bertarung.
Tidak semua tafsir benar. Tidak semua pula keliru. Tetapi semuanya menunjukkan satu hal. Kepercayaan publik kepada institusi belum sepenuhnya pulih. Ketika kepercayaan menipis, ruang kosongnya segera diisi oleh spekulasi.
Lalu orang bertanya lagi, apakah pemerintahan Presiden Prabowo sedang menghadapi resistensi dari berbagai pusat kekuasaan lama?
Pertanyaan itu layak menjadi bahan kajian politik. Namun pertanyaan bukanlah vonis. Analisis bukanlah alat bukti. Menyusun hubungan sebab akibat memerlukan lebih dari sekadar potongan video, unggahan media sosial, atau percakapan yang sedang viral.
Boleh saja seseorang menduga adanya benturan kepentingan. Boleh pula orang lain meyakini bahwa semua ini murni penegakan hukum.
Di antara dua kutub itulah publik seharusnya menjaga satu kebiasaan yang mulai langka, yaitu menunggu fakta.
Sebab republik ini pernah berkali-kali belajar bahwa kegaduhan tidak selalu melahirkan kebenaran. Ada perkara yang tampak sederhana tetapi ternyata rumit. Ada pula yang tampak seperti konspirasi besar, namun akhirnya hanya menjadi gelembung yang pecah oleh waktu.
Pada akhirnya, nama siapa pun tidak lebih penting daripada tegaknya hukum. Jika seseorang bersalah, biarlah pengadilan yang menyatakannya berdasarkan bukti. Jika tidak bersalah, jangan biarkan prasangka menjadi hukuman seumur hidup.
Republik yang sehat bukan republik yang paling pandai membuat desas-desus. Republik yang sehat adalah republik yang mampu membedakan antara dugaan dan kenyataan.
Mungkin itulah pelajaran paling mahal dari setiap perkara yang menyita perhatian bangsa. Bahwa demokrasi tidak hanya diuji ketika kita memilih pemimpin, tetapi juga ketika kita menahan diri untuk tidak mengadili seseorang sebelum hukum selesai berbicara.
Dan sejarah, yang selalu sabar mencatat, kelak akan memilih: apakah masa ini dikenang sebagai zaman ketika hukum bekerja dengan tenang, atau sebagai zaman ketika suara paling keras selalu dianggap sebagai kebenaran.***
Aris Munandar adalah seorang petani tinggal di Magelang
