Sudaryono, Pancasila, dan Masa Depan Kedaulatan Pangan Nasional

4 Min Read
Wamentan Sudaryono, di hari lahir Pancasila 1 Juni 2026

DMNETWORK — Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni tidak semestinya berhenti sebagai seremoni tahunan yang dipenuhi pidato dan slogan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya justru menemukan relevansinya ketika diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling dasar rakyat. Dalam konteks Indonesia hari ini, salah satu kebutuhan mendasar itu adalah pangan.

Karena itu, penegasan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bahwa Pancasila menjadi landasan dalam mewujudkan kedaulatan pangan patut dibaca lebih jauh daripada sekadar pernyataan birokratis. Di tengah dinamika geopolitik global, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga meningkatnya kompetisi antarnegara dalam memperebutkan sumber daya strategis, pangan telah berubah menjadi instrumen ketahanan nasional.

Sudaryono mengingatkan bahwa arah pembangunan dunia kini bergerak menuju prinsip survival of the country. Sebuah bangsa tidak lagi hanya diuji oleh kekuatan ideologi atau besarnya produk domestik bruto, melainkan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya sendiri. Dalam kerangka itulah, pangan menjadi fondasi pertama bagi keberlangsungan sebuah negara.

Pandangan tersebut sesungguhnya memiliki akar yang kuat dalam Pancasila. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut negara hadir memastikan setiap warga memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Sementara sila Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa kedaulatan pangan bukan semata urusan petani, melainkan agenda kolektif bangsa.

- Iklan -
Ad imageAd image

Ketika Presiden Prabowo Subianto menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional, Kementerian Pertanian memang berada di garis depan pelaksanaannya. Namun, tugas itu tidak dapat dipahami sekadar sebagai upaya meningkatkan produksi. Lebih dari itu, swasembada merupakan ikhtiar membangun kemandirian nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasar internasional untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.

Pernyataan Sudaryono bahwa Indonesia menargetkan tidak lagi mengimpor beras, jagung, dan gula konsumsi mencerminkan ambisi besar tersebut. Ambisi yang tentu tidak mudah diwujudkan. Sebab, sejarah menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola lahan, distribusi, teknologi pertanian, ketersediaan pupuk, pembiayaan petani, hingga stabilitas harga.

Di sinilah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan sebuah kebijakan. Bukan pada banyaknya program yang diumumkan, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan petani dan masyarakat luas.

Sejumlah indikator memang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Stok beras nasional mencapai sekitar 5,3 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia modern. Nilai Tukar Petani juga meningkat hingga 123,57, jauh di atas kisaran sebelumnya yang berada pada angka 98 sampai 106. Data tersebut memberikan sinyal bahwa sektor pertanian sedang bergerak ke arah yang lebih positif.

Namun, editorial ini juga perlu mengingatkan bahwa angka-angka statistik harus terus diuji oleh realitas di lapangan. Apakah peningkatan produksi benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani kecil? Apakah akses pupuk semakin mudah? Apakah generasi muda mulai melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan? Dan yang tidak kalah penting, apakah keberhasilan saat ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang?

- Iklan -
Ad image

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena kedaulatan pangan bukan proyek satu musim tanam. Ia adalah pekerjaan lintas generasi yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberpihakan yang berkelanjutan kepada petani.

Pada titik ini, pesan Sudaryono kepada aparatur negara agar meninggalkan pola kerja business as usual menemukan maknanya. Tantangan pangan nasional memang tidak dapat dijawab dengan rutinitas birokrasi. Dibutuhkan keberanian berinovasi, kecepatan mengambil keputusan, dan kesediaan bekerja melampaui target-target administratif.

Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa semangat gotong royong, kemandirian, dan keadilan sosial bukan sekadar warisan historis. Nilai-nilai tersebut harus hadir dalam sawah yang produktif, harga pangan yang terjangkau, petani yang sejahtera, dan bangsa yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Sebab pada akhirnya, seperti yang disampaikan Sudaryono, keberlangsungan sebuah bangsa memang bermula dari pangan. Ketika rakyat tercukupi kebutuhan dasarnya, negara memiliki fondasi yang kokoh untuk melangkah lebih jauh. Dan di situlah Pancasila menemukan makna paling nyata: bukan hanya dihafalkan, melainkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Share This Article