Tak Ada Lagi Kompensasi, Dapur MBG yang Melanggar Langsung Ditutup Tanpa Dibayar

2 Min Read
Tegas, dapur yang ditutup tanpa kompensasi (Fofo: istimewa)

Tak Ada Lagi Kompensasi, Dapur MBG yang Melanggar Langsung Ditutup Tanpa Dibayar

Jakarta, DMNETWORK – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengubah kebijakan penanganan pelanggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika sebelumnya dapur yang dihentikan sementara masih memperoleh kompensasi atau pembayaran tertentu, kini kebijakan tersebut resmi dihapus.

Dalam konferensi pers di Gedung BGN, Senin (27/7/2026), Sudaryono menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran berat tidak hanya dihentikan operasionalnya, tetapi juga tidak menerima pembayaran apa pun dari negara.

Menurutnya, penggunaan uang negara harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, BGN tidak akan lagi mengeluarkan anggaran bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi kewajiban dan melanggar komitmen kerja sama.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap anggaran publik agar tidak digunakan untuk membiayai layanan yang kualitasnya tidak memenuhi standar. Sudaryono menilai pola lama yang masih memberikan kompensasi kepada dapur bermasalah tidak lagi relevan dengan semangat reformasi tata kelola yang sedang dilakukan BGN.

- Iklan -
Ad imageAd image

Ia menjelaskan bahwa sebelum keputusan penutupan permanen diambil, setiap dapur telah memperoleh kesempatan melakukan pembenahan sesuai hasil evaluasi tim pengawas. Namun apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada perbaikan yang signifikan, kerja sama akan dihentikan secara permanen.

BGN berharap kebijakan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh mitra penyelenggara MBG agar meningkatkan disiplin dalam menjalankan standar operasional. Ke depan, kepatuhan terhadap kualitas pelayanan akan menjadi faktor utama dalam mempertahankan kerja sama dengan pemerintah.

Sudaryono menegaskan bahwa BGN tidak sedang mencari kesalahan, melainkan membangun sistem yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk menghasilkan layanan gizi yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.***

Share This Article
error: Content is protected !!