DMNETWORK.COM — JAKARTA – Reformasi perdagangan ekspor SDA menjadi salah satu fokus utama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Dalam pidato tersebut, Prabowo menyoroti kebocoran kekayaan alam Indonesia yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut dia, praktik perdagangan sumber daya alam nasional selama ini masih menyisakan banyak persoalan, terutama terkait arus keluar nilai ekonomi yang tidak sepenuhnya kembali kepada negara dan rakyat Indonesia.
Presiden menilai Indonesia harus mulai mengambil posisi lebih kuat dalam menentukan nilai komoditas strategis nasional agar tidak terus bergantung pada mekanisme pasar global yang dikendalikan pihak luar.
“Kita harus berani menentukan nilai kekayaan kita sendiri,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan anggota DPR RI dan para tamu undangan.
Pernyataan itu kemudian memunculkan perhatian luas karena dinilai menjadi sinyal kuat arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan, khususnya dalam pengelolaan sektor sumber daya alam nasional.
Baca Juga
Reformasi Perdagangan Ekspor SDA Soroti Praktik Under Invoicing
Dalam penjelasannya, Prabowo menyoroti praktik under invoicing yang disebut menjadi salah satu penyebab utama kebocoran kekayaan nasional.
Praktik tersebut terjadi ketika nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya. Dampaknya, penerimaan negara dinilai tidak optimal karena sebagian keuntungan justru mengalir ke luar negeri.
Baca Juga
Menurut Prabowo, kondisi itu sudah berlangsung lama dan menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan besar dari sektor sumber daya alam.
Karena itu, reformasi perdagangan ekspor SDA dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional sekaligus memastikan hasil kekayaan alam dapat dinikmati lebih besar oleh masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah akan memperkuat pengawasan serta memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis agar lebih transparan dan berkeadilan.
Komoditas Strategis Jadi Fokus Pemerintah
Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo juga menyebut sejumlah komoditas utama yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional, seperti sawit, nikel, emas, dan batu bara.
Menurut dia, Indonesia memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk sejumlah komoditas tersebut. Namun ironisnya, harga berbagai komoditas strategis nasional masih banyak dipengaruhi pasar dan kepentingan negara lain.
Baca Juga
Prabowo menilai kondisi itu membuat Indonesia belum sepenuhnya berdaulat dalam menentukan nilai ekonominya sendiri.
Melalui reformasi perdagangan ekspor SDA, pemerintah ingin memperkuat daya tawar Indonesia di pasar global serta meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Langkah itu dinilai sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang sebelumnya telah diterapkan pada sektor pertambangan.
Pemerintah berharap pengolahan komoditas di dalam negeri dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi industri, sekaligus memperbesar penerimaan negara.
Pemerintah Ingin Hentikan Ketergantungan Ekspor Bahan Mentah
Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada pola lama yang hanya mengekspor bahan mentah tanpa kendali terhadap nilai tambah produk.
Menurutnya, negara harus mulai membangun sistem perdagangan yang lebih mandiri dan menguntungkan kepentingan nasional.
Ia mengatakan sumber daya alam Indonesia seharusnya menjadi alat untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menjadi komoditas murah yang dinikmati negara lain.
Dalam konteks itu, reformasi perdagangan ekspor SDA disebut menjadi bagian penting dari agenda besar memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Pemerintah juga disebut akan memperkuat regulasi perdagangan internasional serta meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi komoditas ekspor strategis.
Selain itu, reformasi tersebut diharapkan dapat mencegah kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi akibat lemahnya pengawasan perdagangan.
Hilirisasi Dinilai Jadi Kunci Kedaulatan Ekonomi
Pengamat ekonomi menilai pidato Prabowo memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang akan lebih fokus pada penguatan industri nasional berbasis sumber daya alam.
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah memang mendorong hilirisasi sektor mineral, terutama nikel, untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Kebijakan tersebut dinilai mulai memberikan dampak terhadap pertumbuhan investasi dan industri pengolahan nasional.
Namun sejumlah kalangan menilai tantangan terbesar tetap berada pada konsistensi regulasi dan pengawasan perdagangan internasional.
Karena itu, reformasi perdagangan ekspor SDA dianggap harus diiringi pembenahan sistem pengawasan, transparansi ekspor, hingga penguatan diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat global.
Apabila dijalankan secara konsisten, reformasi tersebut diyakini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara penghasil komoditas strategis dunia.
Sinyal Kebijakan Ekonomi Lebih Tegas
Pidato Presiden Prabowo kali ini dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Tidak hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mulai menyoroti kebocoran penerimaan negara yang selama ini dianggap menghambat optimalisasi kekayaan nasional.
Sejumlah ekonom menilai keberanian pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, masyarakat juga berharap kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah penghasil sumber daya alam.
Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi negara yang lebih mandiri dan berdaulat secara ekonomi apabila tata kelola perdagangan mampu diperbaiki secara menyeluruh.(*)
