SURAKARTA, DMNETWOTK – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah berencana menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pengurus tingkat kabupaten/kota pada awal Juli 2026. Kegiatan tersebut disebut sebagai tindak lanjut atas arahan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengenai penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas petani.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah Wawan Pramono mengatakan, diklat akan diikuti perwakilan pengurus dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Wamentan Sudaryono yang disampaikan saat Diklat dan Latihan Organisasi Tani Merdeka Indonesia tahap pertama di Ciawi, Bogor, beberapa waktu lalu,” kata Wawan dalam konferensi pers, Jumat (5/6/2026).
Menurut Wawan, penguatan organisasi diperlukan agar pengurus di daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendampingi petani sekaligus memahami berbagai program pemerintah di sektor pertanian.
Ia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pembangunan pertanian, terutama di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Diklat ini diharapkan dapat menambah wawasan pengurus dan petani sehingga lebih siap mengikuti perkembangan kebijakan pertanian serta berbagai program pembangunan pangan yang sedang dijalankan pemerintah,” ujarnya.
Sedikitnya 250 peserta ditargetkan mengikuti kegiatan tersebut. Mereka merupakan perwakilan pengurus Tani Merdeka Indonesia dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Panitia saat ini masih mematangkan persiapan pelaksanaan, termasuk menentukan lokasi kegiatan. Dua alternatif tempat telah disiapkan dan akan diputuskan berdasarkan kesiapan daerah yang menjadi tuan rumah.
Diklat tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan organisasi petani sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian di tingkat daerah. Melalui kegiatan itu, peserta diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam mendukung program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional.