DMNETWORK.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka melakukan penanaman bibit kakao unggulan di lahan perkebunan PT Ebier Suth Cokran, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perkebunan nasional sekaligus mendorong Indonesia menjadi salah satu pemain utama kakao di pasar dunia.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan hilirisasi, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat di Papua Barat.
Direktur Manajemen Pemasaran dan Komunikasi PT Ebier Suth Cokran menyebut kunjungan Wakil Presiden menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri kakao berbasis masyarakat di daerah.
Menurutnya, potensi kakao Indonesia sangat besar, namun masih membutuhkan penguatan dari sisi produktivitas, kualitas, serta pengolahan hilir agar mampu bersaing di pasar global.
“Pengembangan kakao tidak hanya soal produksi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat,” ujarnya.
Baca Juga
Dorong Model Pertanian Berkelanjutan
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden menekankan pentingnya penerapan sistem agroforestri dinamik dalam pengelolaan kebun kakao. Sistem ini mengintegrasikan tanaman kakao dengan pohon naungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan produktivitas jangka panjang.
Selain aspek lingkungan, penguatan kapasitas petani juga menjadi perhatian utama agar industri kakao Indonesia mampu memenuhi standar ketertelusuran (traceability) yang semakin ketat di pasar global.
Program pengembangan ini sejalan dengan arahan Presiden yang mendorong percepatan pembangunan sektor perkebunan nasional, dengan Papua Barat diproyeksikan sebagai salah satu sentra kakao unggulan Indonesia.
Baca Juga
Setelah menerima pemaparan terkait program rehabilitasi kebun kakao yang dikelola oleh koperasi masyarakat lokal PT Ebier Suth Cokran, Wakil Presiden bersama petani, mahasiswa, serta pemerintah daerah melakukan penanaman bibit kakao secara simbolis di lokasi.
Bibit Unggulan dan Skala Pengembangan
Bibit yang ditanam merupakan kakao klon Trinitario varietas unggulan, yakni CKR-40, CKR-13, CKR-14, dan CKR-12 yang dikenal memiliki produktivitas tinggi serta kualitas biji premium.
Program rehabilitasi kebun kakao tahun anggaran 2026 di wilayah tersebut mencakup total lahan seluas 2.000 hektare. Dari jumlah tersebut, 1.800 hektare dikelola oleh petani lokal dan 200 hektare oleh koperasi Ebier Suth Cokran.
Pengembangan kawasan ini mengusung konsep agroforestri berkelanjutan dengan pembagian 1.200 hektare lahan produktif kakao dan 800 hektare kawasan konservasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Peran Masyarakat Adat Papua
Salah satu hal penting dalam pengembangan kawasan ini adalah keterlibatan masyarakat adat Papua. Sekitar 88 hingga 90 persen tenaga kerja di PT Ebier Suth Cokran berasal dari masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam seluruh proses produksi.
Mulai dari pembibitan, budidaya, panen, pengolahan pascapanen, hingga pengendalian mutu, masyarakat adat menjadi bagian penting dalam rantai nilai industri kakao tersebut.
Baca Juga
Model ini tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan pengembangan kakao di Papua Barat dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global yang selama ini didominasi negara produsen tertentu.
Dengan kombinasi peningkatan produktivitas, hilirisasi industri, serta penerapan prinsip keberlanjutan, kakao Indonesia diharapkan mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.
Strategi Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Global
Selain itu, Papua Barat diharapkan menjadi model pengembangan perkebunan berbasis masyarakat yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia lainnya.
Melalui program ini, pemerintah menegaskan bahwa sektor perkebunan tidak hanya menjadi sumber produksi, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat daerah.(*)
