DMNETWORK.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan budaya evaluasi sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang adaptif dan negara yang mampu bersaing di tengah dinamika global. Menurutnya, kemajuan tidak lahir dari kemampuan menutupi kelemahan, melainkan dari keberanian mengidentifikasi persoalan dan menyelesaikannya secara sistematis.
Pandangan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026). Forum yang dihadiri sekitar 2.600 rektor, akademisi, peneliti, dan pelaku industri itu menjadi ruang dialog mengenai kontribusi ilmu pengetahuan terhadap arah pembangunan nasional.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa setiap tantangan harus dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan, bukan sesuatu yang perlu disembunyikan.
“Kesulitan itu harus dihadapi. Kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan bekerja keras mencari solusi terhadap kesulitan,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan pendekatan yang menempatkan evaluasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks administrasi publik modern, kemampuan mengenali kelemahan merupakan prasyarat bagi lahirnya kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kritik Diposisikan sebagai Instrumen Perbaikan
Di hadapan para akademisi, Prabowo menegaskan pentingnya membangun budaya yang terbuka terhadap kritik dan masukan. Baginya, kritik bukan sekadar koreksi terhadap kebijakan, melainkan sumber informasi yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan pemerintah.
Baca Juga
Komitmen tersebut tercermin ketika Presiden menyatakan akan mempelajari seluruh rekomendasi yang disampaikan peserta forum.
“Saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu per satu akan saya perhatikan,” ujarnya.
Pernyataan ini mengindikasikan upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dengan komunitas akademik sebagai penyedia kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan berbasis data.
Akademisi dan Pemerintah Perlu Bergerak dalam Arah yang Sama
Sarasehan Kebangsaan memperlihatkan semakin pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan pembangunan. Perguruan tinggi tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan inovasi, riset, dan solusi terhadap berbagai persoalan nasional.
Baca Juga
Melalui forum tersebut, pemerintah memperoleh ruang untuk menyerap berbagai pandangan yang berasal dari disiplin ilmu berbeda. Di sisi lain, akademisi memiliki kesempatan untuk memastikan hasil riset dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Evaluasi sebagai Budaya Organisasi
Prabowo juga mengaitkan konsep evaluasi dengan pengalaman organisasi dan pemerintahan yang berhasil. Menurutnya, keberhasilan selalu diawali oleh kemampuan mengidentifikasi kelemahan secara objektif sebelum merumuskan langkah perbaikan.
“Organisasi, masyarakat, dan negara yang sukses adalah yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan, lalu mengatasinya,” tuturnya.
Pandangan tersebut selaras dengan prinsip tata kelola modern yang menempatkan evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Tantangan Menerjemahkan Gagasan ke Dalam Kebijakan
Pesan Presiden tidak berhenti pada ajakan menerima kritik, tetapi juga menekankan pentingnya keberanian mengubah kritik menjadi solusi yang dapat diimplementasikan.
Dalam praktik pemerintahan, tantangan terbesar bukan sekadar mengidentifikasi persoalan, melainkan memastikan rekomendasi yang muncul dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, keterbukaan terhadap masukan dari akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas pengambilan keputusan pemerintah.
Baca Juga
Dengan menempatkan evaluasi sebagai budaya, bukan sekadar respons terhadap masalah, pemerintah diharapkan mampu membangun tata kelola yang lebih adaptif, mempercepat inovasi kebijakan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di tengah tantangan ekonomi, transformasi digital, serta persaingan global yang semakin kompleks, pendekatan berbasis evaluasi dan kolaborasi dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.(*)
