Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh periksa semua dapur MBG,” ujarnya.
JAKARTA, DMNETWORK – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun mengakui adanya potensi penyimpangan yang dilakukan oknum untuk mengambil keuntungan dari program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
“MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ,” kata Prabowo.
Praktik korupsi dapat muncul dengan berbagai cara.
Ia mengaku heran karena selalu ada pihak yang berupaya mencuri uang negara melalui program yang ditujukan bagi masyarakat.
Karena itu, Presiden meminta pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperkuat hingga ke tingkat daerah. Ia mempersilakan gubernur, bupati, camat, dan kepala desa memeriksa langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.
“Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh periksa semua dapur MBG,” ujarnya.
Prabowo juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya program tersebut. Warga diminta melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, baik kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) maupun langsung kepada dirinya.
Bahkan, Presiden mendorong masyarakat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan laporan sehingga dapat segera ditindaklanjuti pemerintah.
“Kalau perlu lapor ke saya. Gampang, ngomong di TikTok langsung aku kirim tim untuk selesaikan,” ucapnya.
Selain pemerintah daerah dan masyarakat, Prabowo meminta aparat keamanan, mulai dari Dandim, Kapolres hingga Kapolsek, turut melakukan pengawasan. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, bukan menjadi sarana meminta setoran.
“Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jangan manggil-manggil minta setoran,” kata Prabowo.
Pada hari yang sama, Prabowo berada di Lombok Barat dalam rangka kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak menjabat sebagai Presiden. Agenda utamanya adalah meresmikan Bendungan Meninting di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Bendungan yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diharapkan memperkuat pasokan air irigasi, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan ketersediaan air baku dan pengendalian banjir di wilayah tersebut. ***