Saya keluyuran dalam bayangan sendiri: bagaimana seandainya Mas Dar ini tidak cuma jadi Wakil Menteri Pertanian, tapi sekalian ditunjuk jadi Kepala BGN?
Oleh Redaksi
DMNETWORK – Ada satu hal yang bikin perut saya agak mulas saban pagi membaca berita. Bukan karena telat minum kopi hitam, melainkan membaca daftar urusan administrasi di negeri ini yang makin hari makin mirip pembagian warisan keluarga besar: ramai, seru, dan masing-masing dapat potongan yang bikin orang luar terheran-heran.
Coba saja bayangkan. Urusan perut rakyat ini kan sejatinya ringkas: ada beras, ada lauk, ada cabai, lalu dimakan sampai kenyang. Tapi di tangan birokrasi yang gemar bikin papan nama kantor baru, urusan perut dibelah-belah seperti kue bolu. Yang mengurus tanah dan benihnya ada di Kementerian Pertanian, yang membagikan piring gratisnya ada di Badan Gizi Nasional (BGN).
Nah, belakangan nama Mas Dar ramai di media sosial bahkan media mainstream ikut meramaikan.
Saya keluyuran dalam bayangan sendiri: bagaimana seandainya Mas Dar ini tidak cuma jadi Wakil Menteri Pertanian, tapi sekalian ditunjuk jadi Kepala BGN?
Wah, kalau itu sampai terjadi, di atas kertas ini adalah persatuan yang maha dahsyat. Urusan hulu sampai hilir berada di bawah satu cengkeraman. Petani menanam padi, Mas Dar yang mengawasi; begitu padi jadi nasi dan masuk ke dalam kotak makan anak sekolah, Mas Dar pula yang meniup kuahnya supaya tidak kepanasan.
Pasti ada pengamat politik yang langsung mencak-mencak sambil membetulkan letak kacamata. “Lho, tidak bisa! Itu namanya penumpukan jabatan! Konflik kepentingan!” kata mereka dengan nada menggelegar.
Tapi bagi rakyat kecil di desa yang cangkulnya sudah berkarat, urusan konflik kepentingan itu sama abstraknya dengan rumus fisika kuantum. Yang penting buat mereka mah sederhana saja: kalau yang nanam dan yang membagikan makanan orangnya sama, tidak perlu lagi ada rapat koordinasi antarkementerian yang menghabiskan anggaran konsumsi berkuintal-kuintal hanya untuk memutuskan apakah wortel harus dipotong dadu atau dipotong memanjang.
Kalau Mas Dar jadi Kepala BGN, saya membayangkan kantornya bakal wangi sangrai beras kencur bercampur bau pupuk urea. Begitu pagi tiba, beliau tak perlu lagi bersurat-suratan antarlembaga. Cukup berbicara dengan cermin di kamar mandi: “Mas Dar, pasokan telur dari peternak siap?” Lalu bayangan di cermin menjawab, “Siap, Mas Dar, besok pagi langsung didistribusikan ke dapur umum!” Praktis. Hemat kertas, hemat waktu, dan hemat urat leher.
Tentu saja, ada risikonya. Mengurus pertanian itu butuh kesabaran menunggu musim hujan. Mengurus gizi anak-anak butuh ketelitian menghitung kalori dan protein. Jangan sampai gara-gara terlalu bersemangat mengejar target swasembada, anak-anak sekolah malah diberi sarapan gabah mentah sambil dibisiki: “Sabar ya, Nak. Ini proses hilirisasi. Nanti di dalam perut juga jadi nasi.”
Tapi ya begitulah negeri kita. Kita ini gemar sekali mengandaikan sesuatu yang serba cepat dan serba padu, seolah-olah semua persoalan bangsa bisa selesai kalau kita menemukan satu “superman” yang sudi memegang dua atau tiga remote kontrol sekaligus. Padahal, masalah gizi buruk dan pertanian kita yang sering megap-megap ini bukan karena kekurangan orang pintar atau kekurangan lembaga, melainkan terlalu banyaknya pintu yang harus diketok cuma buat minta izin jualan tempe.
Seandainya Mas Dar benar-benar jadi Kepala BGN, saya cuma mau titip satu hal: tolong usulkan agar kerupuk kaleng dimasukkan ke dalam kategori gizi nasional. Sebab bagi bangsa yang ramah dan jenaka ini, makan makanan paling bergizi pun terasa hampa kalau tidak ada bunyi kriuk-kriuk-nya.
Tabik.***
