Merdeka!
DMNETWORK – Hari ini saya mendapat undangan upacara bendera di desa. Bersama seluruh warga, kami berdiri di lapangan, menghadap Sang Saka Merah Putih, memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Di desa, upacara kemerdekaan terasa berbeda. Tidak ada pagar hotel, tidak ada karpet merah, tidak ada lampu sorot. Yang ada tanah lapang, panas matahari, pakaian terbaik warga, anak-anak sekolah, perangkat desa, petani, buruh tani, pedagang kecil, dan orang-orang yang setiap hari menjalani Indonesia dari jarak paling dekat.
Di kampungku sendiri, cerita itu terasa lebih getir. Sudah empat musim terakhir tidak ada panen yang benar-benar berhasil. Bahkan pada hari Lebaran kemarin, tanaman padi di lahan hampir 5 hektar gagal panen. Seorang petani tetangga sampai harus menjual kambing satu-satunya, hasil gadoh dengan tetangga lain, demi menutup kebutuhan yang tak bisa ditunda. Di balik semarak upacara, ada kenyataan yang tidak ikut berdiri tegak bersama bendera. Mereka inilah sesungguhnya wajah kemerdekaan.
Bendera dikerek perlahan. Lagu Indonesia Raya berkumandang. Kita berdiri tegak. Tetapi setelah upacara selesai, pertanyaan lama kembali mengikuti kita pulang: sudah sejauh mana kemerdekaan itu dirasakan oleh rakyat kecil?
Sebab kemerdekaan tidak berhenti pada upacara. Kemerdekaan mestinya hadir ketika petani mampu menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Hadir ketika buruh tani memperoleh upah yang manusiawi. Hadir ketika anak petani bisa sekolah tanpa orangtuanya harus menjual sawah. Hadir ketika petani tidak terus-menerus berhadapan dengan harga pupuk, benih, pestisida, sewa lahan, dan biaya tenaga kerja yang naik, sementara harga hasil panennya belum tentu mengikuti.
Indonesia boleh berbicara tentang swasembada pangan. Produksi padi memang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. BPS memperkirakan produksi padi Januari 2026 mencapai 3,04 juta ton gabah kering giling, naik 38,69% dibanding Januari 2025. Bahkan potensi produksi Januari-Maret 2026 diperkirakan mencapai 17,65 juta ton GKG, meningkat 15,80% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Tetapi angka produksi adalah satu sisi cerita. Di sisi lain terdapat manusia yang menanamnya.
BPS mencatat Nilai Tukar Petani nasional pada Juni 2026 sebesar 127,65, turun tipis 0,06% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan itu terjadi karena kenaikan harga yang diterima petani lebih kecil daripada kenaikan harga yang harus dibayar petani.
Di Jawa Tengah, NTP Juni 2026 memang naik menjadi 118,27. Namun angka itu tetap harus dibaca hati-hati. NTP bukan berarti petani tiba-tiba menjadi sejahtera. Ia adalah indikator daya tukar harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar petani. Di balik angka tersebut masih terdapat persoalan klasik: luas lahan yang kecil, biaya produksi, akses modal, irigasi, pasar, dan posisi tawar petani.
BPS Jawa Tengah mencatat NTP Jawa Tengah Juni 2026 sebesar 118,27 atau naik 0,75% dari bulan sebelumnya.
Maka jangan terlalu cepat mengatakan bahwa petani telah sejahtera hanya karena produksi pangan meningkat.
Sebab petani tidak makan angka statistik.
Petani makan nasi.
Dan nasi itu berasal dari gabah yang ditanamnya dengan tangan sendiri.
Pemerintah memang telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut penting untuk memberikan kepastian harga dan melindungi petani. Tetapi perlindungan tidak boleh berhenti pada angka harga pembelian. Negara juga harus memastikan petani benar-benar memiliki akses untuk menjual gabah pada harga tersebut, memiliki biaya produksi yang terkendali, serta tidak kehilangan keuntungan karena rantai perdagangan yang terlalu panjang.
Di sinilah makna kemerdekaan perlu diperluas. Kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan juga berarti terbebas dari ketidakberdayaan ekonomi.
Kita tidak ingin petani menjadi pahlawan hanya ketika negara membutuhkan pangan. Setelah panen selesai, mereka kembali menjadi warga yang berjuang sendirian menghadapi pasar.
Kita juga tidak ingin desa hanya menjadi tempat berlangsungnya seremoni kemerdekaan setahun sekali. Setelah bendera diturunkan, persoalan desa jangan ikut diturunkan.
Data kemiskinan memberi peringatan yang sama. BPS mencatat pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin Indonesia masih 23,85 juta orang atau 8,47% dari total penduduk. Yang lebih mengkhawatirkan, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,03%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang 6,73%.
Angka itu memberi pesan sederhana: Indonesia boleh semakin maju, tetapi desa belum boleh ditinggalkan.
Di lapangan upacara pagi ini, saya membayangkan semua itu.
Di antara barisan warga mungkin ada petani yang kemarin baru selesai memupuk jagung. Ada buruh tani yang menunggu pekerjaan panen. Ada ibu yang pagi-pagi sudah memasak untuk keluarganya. Ada pedagang kecil yang meninggalkan dagangannya sebentar demi mengikuti upacara. Ada anak-anak yang berdiri dengan seragam sekolah, belum sepenuhnya memahami apa arti kemerdekaan.
Tetapi kelak merekalah yang akan menentukan apakah kemerdekaan ini menjadi kenyataan atau sekadar upacara tahunan.
Karena itu, pada hari kemerdekaan ke-81 ini, barangkali kita tidak perlu terlalu sibuk bertanya siapa yang paling nasionalis.
Lebih baik bertanya: siapa yang hari ini paling sungguh-sungguh membuat rakyat kecil merasa merdeka?
Merdeka dari harga pangan yang mencekik.
Merdeka dari biaya produksi yang terus meningkat.
Merdeka dari tengkulak yang menentukan harga sepihak.
Merdeka dari keterbatasan modal.
Merdeka dari ketakutan gagal panen.
Merdeka dari kekhawatiran anak tidak bisa melanjutkan sekolah.
Dan terutama, merdeka dari keadaan ketika orang yang menghasilkan makanan justru menjadi salah satu kelompok yang paling rentan secara ekonomi.
Upacara tadi akhirnya selesai. Bendera tetap berkibar. Warga pulang ke rumah masing-masing. Petani kembali ke sawah.
Dan Indonesia kembali menjalani hari-harinya. Mungkin di situlah ujian kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai.
Sebab merah putih tidak hanya harus berkibar di tiang upacara. Ia harus terasa dalam harga gabah, dalam pendapatan petani, dalam upah buruh tani, dalam isi warung, dalam biaya sekolah anak-anak desa, dan dalam kemampuan keluarga kecil memenuhi kebutuhan hidupnya.
Merdeka bukan sekadar berdiri tegak ketika Indonesia Raya dinyanyikan. Merdeka adalah ketika setelah lagu selesai, rakyat tetap mampu berdiri tegak menghadapi kehidupan.
Itulah pekerjaan rumah kemerdekaan kita.
Dan pekerjaan rumah itu belum selesai.
Aris Munandar, editor
