Petani Papua harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima program
JAYAPURA, DMNetwork – Hari Tani Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa pembangunan pertanian Papua tidak cukup hanya diukur dari luas panen dan angka produksi. Di balik lahan pertanian, terdapat kehidupan petani, keberlanjutan lingkungan, pengetahuan masyarakat adat, hingga masa depan kedaulatan pangan daerah.
Anggota DPD RI Provinsi Papua sekaligus Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia, Pdt. David Harold Waromi, SM., Th., mengatakan pembangunan pertanian Papua harus bertumpu pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan padi tetap penting, tetapi tidak boleh mengesampingkan pangan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua, seperti sagu, ubi, dan berbagai tanaman pangan lainnya.
“Petani Papua harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima program. Kita harus memastikan mereka memiliki akses terhadap lahan, benih, pupuk, teknologi, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, pasar, serta pendampingan,” ujar David Harold Waromi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Papua pada 2025 mencatat luas panen padi sekitar 432,47 hektare dengan produksi 1.859,06 ton gabah kering giling. Produksi tersebut setara sekitar 1.061,45 ton beras untuk konsumsi.
Baca Juga
Data tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang pengembangan produksi pangan di Papua. Namun, Waromi menilai pembangunan pertanian tidak semestinya hanya diarahkan untuk mengejar peningkatan produksi satu atau dua komoditas.
Potensi pangan lokal dan pengetahuan masyarakat adat, kata dia, harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam membangun sistem pangan Papua yang kuat dan berkelanjutan.
“Kita ingin melihat pertanian Papua naik kelas: dari produksi menuju hilirisasi, dari petani sebagai produsen menjadi pelaku ekonomi, dan dari ketergantungan pasokan menjadi kemandirian pangan,” katanya.
Baca Juga
Waromi juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat infrastruktur pertanian, irigasi, mekanisasi, konektivitas, rantai pasok, serta akses pasar.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur tersebut penting agar hasil pertanian tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Petani harus mendapatkan nilai tambah dari hasil produksinya sehingga peningkatan produksi juga berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan.
Peringatan Hari Tani Nasional 2026, lanjut Waromi, harus menjadi ruang untuk memperkuat kembali posisi petani Papua dalam pembangunan daerah.
Pertanian Papua tidak sekadar urusan sawah, kebun, atau ladang. Ia berkaitan dengan pangan, ekonomi masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan pengetahuan lokal.
“Dari tanah Papua, kedaulatan pangan dimulai,” tegasnya.***
