KARANGANYAR, DMNETWORK — Pasar rakyat masih menjadi denyut ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Di tengah derasnya pertumbuhan pusat perbelanjaan modern dan perdagangan digital, keberadaan pasar tradisional tetap menjadi ruang hidup bagi jutaan pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari aktivitas jual beli.
Kesadaran itulah yang menjadi semangat dalam pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kepengurusan baru tersebut, Ilhamsyah dipercaya memimpin DPD APPSI Karanganyar.
Pelantikan itu turut dihadiri Ketua Harian APPSI sekaligus Ketua DPW APPSI Jawa Tengah, Don Muzakir. Kehadiran organisasi pedagang pasar dinilai penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha di pasar rakyat.
Menurut Ilhamsyah, selama ini berbagai persoalan yang dihadapi pedagang sering kali tidak tersampaikan secara cepat kepada pemerintah. Mulai dari persoalan sarana dan prasarana pasar, akses permodalan, hingga berbagai kendala usaha yang dihadapi pedagang sehari-hari.
“APPSI harus menjadi jembatan antara pemerintah dan pedagang pasar. Dengan adanya organisasi yang kuat, berbagai keluhan dan persoalan pedagang bisa lebih cepat ditangani,” ujarnya.
Sebagai langkah awal kepengurusannya, Ilhamsyah menyiapkan tiga program prioritas yang akan dijalankan dalam beberapa tahun ke depan.
Pertama, pelatihan perubahan pola pikir atau mindset perdagangan. Menurut dia, pasar rakyat tidak cukup hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga harus mampu menghadirkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi masyarakat.
Pedagang didorong untuk lebih ramah, memahami kebutuhan konsumen, menjaga kebersihan lapak, hingga menciptakan suasana pasar yang nyaman. Dengan demikian, pasar tradisional tidak kehilangan daya tariknya di tengah persaingan dengan ritel modern.
Kedua, penguatan manajemen usaha pedagang. Program ini mencakup pelatihan pengelolaan keuangan, pencatatan usaha, pengelolaan stok barang, hingga advokasi bagi pedagang yang menghadapi persoalan hukum maupun kebijakan.
Banyak pedagang pasar yang selama ini menjalankan usaha secara turun-temurun tanpa pencatatan keuangan yang memadai. Akibatnya, perkembangan usaha sering sulit diukur dan akses terhadap pembiayaan menjadi terbatas.
Ketiga, digitalisasi pasar. Program ini diarahkan untuk membantu pedagang beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin akrab dengan teknologi digital.
Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan transaksi non-tunai, tetapi juga pemanfaatan media sosial, pemasaran daring, promosi digital, hingga penguatan jaringan distribusi yang lebih luas.
Langkah tersebut sejalan dengan gerakan nasional APPSI yang selama ini berupaya memperkuat posisi pedagang pasar tradisional melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan pasar yang lebih modern dan berdaya saing. APPSI juga menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan pedagang pasar serta mendorong transformasi pasar rakyat agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan karakter kerakyatannya.
Secara nasional, APPSI saat ini dipimpin oleh Sudaryono sebagai Ketua Umum dan Don Muzakir sebagai Ketua Umum Harian. Organisasi ini memiliki jaringan kepengurusan mulai dari tingkat pasar, kabupaten, provinsi hingga nasional, dengan ribuan anggota pedagang yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Bagi APPSI Karanganyar, tantangan ke depan bukan sekadar menjaga keberlangsungan pasar rakyat, melainkan memastikan pasar tradisional mampu tumbuh sebagai pusat ekonomi lokal yang modern, tertata, dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
Di tengah perubahan zaman, pasar rakyat bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar adalah ruang ekonomi kerakyatan yang menjaga perputaran rezeki masyarakat kecil. Karena itu, memperkuat pedagang pasar sejatinya adalah memperkuat fondasi ekonomi daerah. (Rist)