DMNETWORK, SUKOHARJO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat dini hari (10/7/2026).
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT di Sukoharjo. Namun, hingga Jumat malam, KPK belum mengungkap konstruksi perkara, jumlah pihak yang diamankan, maupun status hukum mereka.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu paling lama 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah mereka akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah pemeriksaan.
Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, rekam jejak kepemimpinan Etik Suryani kembali menjadi perhatian publik.
Berkarier dari Perbankan hingga Menjadi Bupati
Sebelum terjun ke dunia politik, Etik Suryani mengawali karier di sektor perbankan. Pengalaman tersebut kemudian menjadi bekal ketika aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo.
Baca Juga
Namanya mulai dikenal luas saat menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo mendampingi suaminya, Wardoyo Wijaya, yang menjabat Bupati Sukoharjo selama dua periode, 2010 hingga 2021.
Dalam perannya sebagai Ketua TP PKK, Etik terlibat dalam berbagai program pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, hingga pemberdayaan masyarakat desa.
Pada Pilkada 2020, politikus PDI Perjuangan itu maju sebagai calon bupati dan berhasil memenangkan kontestasi. Ia kemudian dilantik sebagai Bupati Sukoharjo pada Februari 2021.
Pada Pilkada 2024, Etik kembali terpilih sebagai Bupati Sukoharjo untuk periode 2025-2030 bersama wakilnya, Eko Sapto Purnomo, dengan dukungan koalisi tujuh partai politik.
Fokus pada Pelayanan Publik
Selama memimpin Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menjalankan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penguatan layanan kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit daerah, digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta upaya menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di bawah kepemimpinannya, Pemkab Sukoharjo juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah.
Selain itu, Etik dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanganan stunting, pemberdayaan perempuan, pembinaan UMKM, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik.
OTT Menjadi Ujian Integritas
Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menjadi ujian terbesar dalam perjalanan politik Etik Suryani.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis, KPK belum mengumumkan dugaan tindak pidana yang sedang diusut maupun menetapkan status hukum terhadap Etik.
Baca Juga
Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Pihak yang diamankan dalam OTT belum dapat dinyatakan bersalah sebelum melalui proses penyidikan dan adanya penetapan status hukum secara resmi.
Publik kini menunggu penjelasan KPK mengenai konstruksi perkara, barang bukti yang diamankan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Sementara itu, roda pemerintahan Kabupaten Sukoharjo diharapkan tetap berjalan normal agar pelayanan publik tidak terganggu selama proses hukum berlangsung.
Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian program dan penghargaan yang diraih, tetapi juga dari komitmen penyelenggara negara dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Penjelasan resmi KPK nantinya akan menjadi dasar bagi publik untuk memahami secara utuh perkara yang sedang ditangani.***
