DMNETWORK.COM – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memilih melakukan perjalanan simbolik yang sarat pesan politik kebangsaan.
Bukan sekadar berziarah, kunjungan ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden pertama RI Ir Soekarno (Bung Karno), dan rencana ziarah ke makam Presiden ke-2 RI HM Soeharto menunjukkan upaya institusi Polri merawat kesinambungan sejarah nasional sekaligus memperkuat legitimasi nilai-nilai yang menjadi fondasi negara.
Dalam konteks Indonesia yang menghadapi tantangan sosial, politik, dan keamanan yang semakin kompleks, langkah tersebut dapat dibaca sebagai pesan bahwa Polri ingin menempatkan dirinya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga bagian dari institusi yang menjaga warisan kebangsaan.
Rangkaian ziarah dimulai di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, tempat Presiden ke-4 RI Gus Dur dimakamkan. Kehadiran Kapolri disambut keluarga besar pesantren yang dipimpin Pengasuh Tebuireng, KH Abdul Hakim Machfudz atau Gus Kikin.
Prosesi berlangsung khidmat. Setelah menerima pengalungan serban sebagai simbol penghormatan dari tuan rumah, Jenderal Sigit bersama rombongan mengikuti doa bersama sebelum melakukan tabur bunga di pusara Gus Dur.
Baca Juga
Pilihan memulai ziarah dari makam Gus Dur bukan tanpa makna. Dalam sejarah Indonesia modern, Gus Dur dikenal sebagai figur yang memperjuangkan demokrasi, pluralisme, toleransi, serta penguatan masyarakat sipil setelah era transisi reformasi.
Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi kuat bagi institusi Polri yang dalam beberapa tahun terakhir terus didorong melakukan transformasi menuju institusi yang lebih profesional, humanis, dan dekat dengan masyarakat.
Kompleks makam Tebuireng sendiri merupakan salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Selain Gus Dur, di lokasi tersebut dimakamkan pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdul Wahid Hasyim yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia.
Baca Juga
Dari Jombang, Kapolri melanjutkan perjalanan ke Kota Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Jika Gus Dur identik dengan demokrasi dan keberagaman, Bung Karno merupakan simbol persatuan nasional, anti-kolonialisme, dan semangat membangun negara merdeka.
Di Kompleks Makam Bung Karno, Jenderal Sigit didampingi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta sejumlah pejabat daerah.
Setelah memberikan penghormatan dan mengikuti doa bersama di depan pusara Sang Proklamator, Kapolri melakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin yang meletakkan fondasi berdirinya Republik Indonesia.
Menariknya, dalam rangkaian ziarah kali ini, Kapolri tidak hanya mengunjungi tokoh yang berasal dari satu spektrum politik atau sejarah tertentu. Gus Dur, Bung Karno, dan Soeharto mewakili tiga fase berbeda dalam perjalanan republik.
Bung Karno merepresentasikan era perjuangan dan lahirnya negara. Soeharto identik dengan periode stabilitas politik dan pembangunan nasional selama Orde Baru. Sementara Gus Dur menjadi simbol demokratisasi dan penguatan kebebasan sipil pascareformasi.
Pemilihan ketiga tokoh tersebut menunjukkan narasi yang ingin dibangun Polri mengenai pentingnya melihat sejarah Indonesia secara utuh, bukan secara parsial. Bahwa setiap periode memiliki warisan, tantangan, dan pelajaran yang dapat diambil oleh generasi saat ini.
Baca Juga
Dalam keterangannya di Blitar, Jenderal Sigit menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tradisi institusi Polri menjelang Hari Bhayangkara.
“Rangkaian kegiatan ziarah yang kami laksanakan sebagai bagian dari tradisi memasuki Hari Bhayangkara ke-80. Tadi pagi kami berziarah ke makam almarhum Presiden Gus Dur dan sekarang melaksanakan ziarah ke makam Presiden Sukarno. Setelah ini kami akan melanjutkan ke makam Presiden Soeharto dan kemudian ditutup di Taman Makam Pahlawan Kalibata,” kata Kapolri.
Namun lebih dari sekadar tradisi, pernyataan Kapolri menunjukkan adanya upaya institusional untuk menjadikan sejarah sebagai sumber pembelajaran organisasi.
Menurut Jenderal Sigit, Polri perlu terus menggali nilai-nilai yang diwariskan para pemimpin bangsa agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan arah kebangsaan.
Pesan tersebut menjadi relevan di tengah tuntutan publik terhadap institusi penegak hukum agar semakin profesional, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Hari Bhayangkara ke-80 sendiri menjadi momentum penting bagi Polri untuk melakukan refleksi atas perjalanan panjang institusi tersebut sejak kemerdekaan. Di usia delapan dekade, tantangan yang dihadapi tidak lagi sebatas menjaga keamanan konvensional, tetapi juga menghadapi dinamika digital, polarisasi sosial, kejahatan siber, hingga perubahan geopolitik yang berdampak pada stabilitas nasional.
Karena itu, ziarah ke makam para Presiden RI dapat dimaknai sebagai simbol pencarian kembali akar nilai yang menjadi fondasi bangsa. Dari Bung Karno, Polri belajar tentang nasionalisme dan persatuan. Dari Soeharto, tentang stabilitas dan pembangunan. Dari Gus Dur, tentang demokrasi, toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman.
Melalui rangkaian tersebut, Polri tampaknya ingin menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dan profesionalisme, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap sejarah serta nilai kebangsaan yang telah membentuk Indonesia hingga hari ini.
Di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, pesan itulah yang berupaya dihadirkan Kapolri menjelang Hari Bhayangkara ke-80: bahwa menjaga keamanan negara pada akhirnya adalah menjaga warisan bangsa yang telah dibangun oleh para pemimpin dan pendiri republik lintas generasi.(*)
