DMNETWORK.COM – Di tengah beredarnya berbagai narasi di media sosial mengenai kondisi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program tersebut masih berjalan sesuai tahapan implementasi yang telah dirancang pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan jaringan koperasi nasional merupakan proses bertahap, bukan program yang selesai dalam waktu singkat.
Penjelasan itu disampaikan Qodari sebagai bagian dari upaya memastikan informasi mengenai program strategis pemerintah diterima masyarakat secara utuh, berbasis data, dan sesuai kondisi di lapangan.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah unggahan di media sosial menampilkan bangunan Koperasi Merah Putih yang belum beroperasi penuh. Konten tersebut kemudian memunculkan narasi bahwa koperasi tersebut seolah-olah telah gagal beroperasi atau bahkan akan ditutup.
Qodari membantah anggapan tersebut.
Tahapan Implementasi Masih Berjalan
Menurut Qodari, bangunan koperasi yang tampak belum beroperasi bukan berarti program mengalami kegagalan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan KDKMP memang memiliki tahapan yang harus dilalui sebelum pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara penuh.
Baca Juga
“Bukan swalayan mau tutup, memang belum buka. Pertama, Koperasi Merah Putih sudah jalan, seperti beberapa program Presiden lainnya, program itu ada kategori transisi dan permanen,” ujar Qodari saat menjadi narasumber dalam sebuah acara pada 26 Juni 2026.
Ia menjelaskan, koperasi yang telah memiliki gedung permanen masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan operasional, mulai dari penataan ruang, pemasangan fasilitas, pengisian stok barang, hingga kesiapan sistem pelayanan.
Karena itu, menurutnya, kondisi bangunan yang masih kosong tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa program mengalami kegagalan.
Baca Juga
Sudah Ada Contoh Koperasi yang Berjalan
Qodari juga menyampaikan bahwa implementasi Koperasi Merah Putih tidak selalu diwujudkan dalam bentuk toko atau gerai permanen.
Dalam kunjungannya ke Padang, misalnya, ia melihat koperasi dimanfaatkan masyarakat sebagai pusat penampungan hasil produksi madu. Produk tersebut kemudian dipasarkan sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga.
Model seperti ini, menurutnya, menunjukkan bahwa koperasi telah berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi desa meskipun belum seluruhnya memiliki bangunan permanen.
Sementara itu, untuk koperasi yang telah memiliki fasilitas fisik lengkap, Qodari menyebut hingga saat ini sebanyak 1.061 koperasi telah diresmikan.
Jumlah tersebut, kata dia, masih akan terus bertambah seiring target pembangunan yang telah disusun pemerintah.
“Nah, menuju ke 40.000 sesuai proyeksi Menteri Koperasi di tahun 2026, itu masih berproses. Kalau bangunan udah jadi, itu ada tahapannya. Tahapannya tentu letak display, habis itu masuk barang. Jadi, tunggu tanggal mainnya,” ujarnya.
Baca Juga
Diklaim Berpotensi Mengurangi Beban Belanja Rumah Tangga
Selain menjelaskan perkembangan pembangunan koperasi, Qodari juga memaparkan manfaat ekonomi yang diklaim dapat dirasakan masyarakat apabila jaringan Koperasi Merah Putih beroperasi secara optimal.
Ia mencontohkan harga beberapa kebutuhan pokok yang dijual melalui koperasi.
Menurutnya, harga LPG subsidi ukuran 3 kilogram di koperasi berada di kisaran Rp16.000, lebih rendah dibanding harga pasar sekitar Rp20.000.
Sementara produk MinyaKita disebut dijual sekitar Rp15.700 per liter, dibandingkan harga pasar yang berada di kisaran Rp21.000.
Dengan mengacu pada data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025 yang mencatat sekitar 74 juta keluarga di Indonesia, Qodari menghitung potensi penghematan nasional dapat mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun apabila pola konsumsi masyarakat berpindah ke koperasi.
Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi konsumsi rata-rata empat tabung LPG dan empat liter minyak goreng per keluarga setiap bulan.
Menurutnya, selisih harga LPG berpotensi menghasilkan penghematan sekitar Rp14,2 triliun per tahun, sedangkan minyak goreng diperkirakan mencapai sekitar Rp18,82 triliun.
“Maka dalam satu tahun sebenarnya masyarakat dapat menghemat sekitar Rp33 triliun. Bagi keluarga yang setiap hari menghitung pengeluaran dengan cermat, itu adalah penghematan yang berarti, dan angka itu bukan sekadar kalkulasi di atas kertas, bukan cuma omon-omon,” kata Qodari.
Pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan Qodari berdasarkan simulasi konsumsi rumah tangga dan belum tentu mencerminkan kondisi harga di seluruh wilayah Indonesia.
Target Serap Lebih dari 1,4 Juta Tenaga Kerja
Selain aspek penghematan, pemerintah juga menempatkan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja di tingkat desa.
Qodari menjelaskan, setiap unit koperasi dirancang melibatkan satu orang manajer yang direkrut melalui proses nasional serta sekitar 17 pekerja lokal yang diprioritaskan berasal dari desa tempat koperasi beroperasi.
Dengan target pembangunan 80.000 unit KDKMP hingga tahun 2029, program tersebut diproyeksikan memiliki potensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
“Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” ujarnya.
Transparansi Menjadi Tantangan Komunikasi Publik
Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, komunikasi mengenai program pemerintah menjadi tantangan tersendiri. Beredarnya potongan gambar maupun video yang tidak disertai konteks dapat membentuk persepsi publik yang berbeda dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Dalam konteks tersebut, Qodari menekankan pentingnya penyampaian informasi yang disertai data, tahapan pelaksanaan, serta penjelasan yang mudah dipahami masyarakat.
Di sisi lain, keberhasilan program Koperasi Merah Putih pada akhirnya juga akan bergantung pada implementasi di lapangan, efektivitas pengelolaan, serta kemampuan pemerintah memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Seiring proses pembangunan yang masih berlangsung, publik akan menunggu sejauh mana target pembentukan puluhan ribu koperasi beserta manfaat ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang diproyeksikan dapat terealisasi dalam beberapa tahun mendatang.(*)
