DMNETWORK.COM – Anggaran sapi kurban Prabowo kembali menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada Iduladha 1447 Hijriah dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar.
Sorotan tersebut muncul setelah pemerintah menyebut program penyaluran hewan kurban dilakukan untuk berbagai daerah di Indonesia melalui skema bantuan kemasyarakatan Presiden.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci penggunaan anggaran yang dimaksud. Ia menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum memberikan penjelasan secara detail kepada publik.
“Saya enggak tahu masalah itu. Nanti saya cek,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu 27 Mei 2026.
Pernyataan tersebut langsung memunculkan diskusi publik terkait transparansi penggunaan APBN, terutama untuk program bantuan sosial dan kegiatan kemasyarakatan yang melekat pada institusi kepresidenan.
Baca Juga
Dalam keterangannya, Purbaya menilai informasi mengenai sumber pendanaan program sapi kurban Presiden lebih tepat dikonfirmasi kepada Kementerian Sekretariat Negara.
Ia juga menyebut kemungkinan bantuan hewan kurban tersebut berasal dari dana pribadi Presiden Prabowo Subianto, meski hingga kini belum ada kepastian resmi terkait hal itu.
“Coba tanya Mensesneg, tetapi rasanya beliau kurban sendiri,” ujarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan hingga kini belum menerima rincian teknis penggunaan anggaran program tersebut.
Baca Juga
Hingga saat ini, belum ada dokumen rinci yang dipublikasikan kepada masyarakat terkait komponen pembiayaan program sapi kurban tersebut.
Kementerian Keuangan menyebut masih melakukan penelusuran dan koordinasi internal untuk memastikan sumber pendanaan serta mekanisme distribusi anggaran yang digunakan.
Situasi ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik mengenai skema pengadaan hewan kurban dalam program bantuan Presiden.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sekitar 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah di Indonesia.
Distribusi hewan kurban itu disebut mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Selain itu, bantuan juga disalurkan kepada lembaga sosial, pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta sejumlah organisasi keagamaan.
Menurut pemerintah, sapi-sapi tersebut berasal dari peternak lokal di berbagai daerah.
Baca Juga
Langkah itu disebut sebagai upaya mendukung peternak dalam negeri sekaligus memastikan distribusi bantuan lebih merata sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Pemerintah juga menjelaskan bahwa harga serta bobot sapi disesuaikan dengan kondisi pasar dan karakteristik daerah masing-masing. Karena itu, nilai pengadaan keseluruhan program disebut cukup besar dan diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar.
Besarnya angka tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan penggunaan APBN di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat.
Isu mengenai anggaran sapi kurban Prabowo tidak hanya menjadi pembahasan politik, tetapi juga memicu diskusi mengenai prioritas belanja negara. Sejumlah pihak menilai program bantuan kemasyarakatan Presiden memang memiliki dasar dan mekanisme tersendiri dalam struktur anggaran negara.
Namun, sebagian masyarakat juga berharap pemerintah dapat memberikan transparansi lebih rinci agar tidak memunculkan spekulasi di ruang publik.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBN, terutama pada program-program yang berkaitan dengan bantuan sosial dan kegiatan simbolik kenegaraan.
Program bantuan kemasyarakatan Presiden selama ini memang menjadi bagian dari aktivitas sosial negara yang rutin dilakukan dalam berbagai momentum, termasuk Iduladha.
Penyaluran bantuan kurban biasanya ditujukan kepada daerah, kelompok masyarakat, hingga lembaga sosial yang membutuhkan. Dalam praktiknya, program tersebut juga sering dikaitkan dengan upaya memperkuat hubungan sosial pemerintah dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan.
Meski demikian, besarnya nilai anggaran tetap menjadi perhatian publik sehingga pemerintah didorong untuk memberikan penjelasan yang transparan dan mudah dipahami masyarakat.
Pengamat kebijakan publik menilai keterbukaan pemerintah terkait penggunaan anggaran negara menjadi faktor penting untuk mencegah polemik berkepanjangan.
Di era digital saat ini, informasi mengenai penggunaan APBN mudah menjadi perhatian publik dan berkembang luas di media sosial. Karena itu, kejelasan mengenai sumber anggaran, mekanisme pengadaan, hingga proses distribusi bantuan dinilai perlu disampaikan secara terbuka.
Dengan demikian, masyarakat dapat memahami konteks program secara utuh tanpa memunculkan asumsi yang berlebihan.
Hingga kini, pemerintah masih menunggu proses pengecekan dan penjelasan lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai detail anggaran sapi kurban Presiden Prabowo Subianto.(*)
