DMNETWORK — Rangkaian aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang muncul di berbagai daerah—dari Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Yogyakarta, Kebumen, Jember, Malang, hingga pusat politik di Patung Kuda, Jakarta—menandai sebuah fenomena yang jarang muncul dalam lanskap demonstrasi Indonesia: jalanan tidak hanya menjadi ruang kritik, tetapi juga ruang afirmasi kebijakan negara.
Dalam beberapa pekan terakhir, pola aksi ini terlihat berulang dengan format yang relatif serupa: massa terorganisasi, atribut seragam, orasi dukungan terhadap program MBG, serta tuntutan agar program tidak dihentikan melainkan diperbaiki tata kelolanya.
Patung Kuda sebagai episentrum narasi dukungan nasional
Di Jakarta, kawasan Patung Kuda menjadi titik konsentrasi utama. Sejumlah aksi dukungan MBG berlangsung berturut-turut, mulai dari kelompok masyarakat umum, ibu rumah tangga, hingga organisasi petani dan pedagang.
Di antaranya, kelompok yang mengatasnamakan Tani Merdeka Indonesia juga beberapa kali menggelar aksi di kawasan tersebut. Mereka menekankan bahwa MBG berdampak pada serapan hasil pertanian dan stabilitas harga di tingkat petani. Dalam narasi mereka, program ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi pangan nasional.
Baca Juga
Pada saat yang sama, aksi lain yang melibatkan massa dalam jumlah besar juga menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan MBG sambil meminta penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola.
Kalimantan Barat dan Kebumen: suara petani dan struktur lokal
Di Kalimantan Barat, aksi yang melibatkan jaringan Tani Merdeka Kalbar memperlihatkan dimensi yang lebih spesifik: keterhubungan antara program MBG dengan rantai produksi pertanian daerah. Isu yang diangkat tidak hanya keberlanjutan program, tetapi juga dampaknya terhadap distribusi hasil panen dan tata niaga pangan lokal.
Sementara di Kebumen, aksi serupa juga muncul dalam skala lokal dengan penekanan pada keberlanjutan program di tingkat desa dan sekolah. Di wilayah ini, MBG dipersepsikan sebagai bagian dari stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama di kawasan agraris.
Jember dan Malang: ekonomi dapur dan efek langsung program
Di Jawa Timur, khususnya Jember dan Malang, dinamika aksi memperlihatkan pola yang lebih konkret pada aspek ekonomi harian. Dapur MBG dan rantai pasok lokal menjadi titik perhatian utama.
Massa aksi di Jember, misalnya, menekankan bahwa keberadaan dapur MBG telah menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat lokal, melibatkan petani, peternak, hingga pelaku UMKM pangan. Karena itu, mereka menolak wacana pembatasan atau penghentian dapur MBG.
Yogyakarta dan Sumatera Utara: dukungan berbasis persepsi manfaat sosial
Di Yogyakarta dan Sumatera Utara, narasi yang muncul cenderung lebih sosial. MBG dipandang sebagai program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak sekolah. Dukungan terhadap program ini sering dikaitkan dengan isu gizi, pendidikan, dan beban ekonomi keluarga.
Pola nasional: dari kritik menjadi afirmasi kebijakan
Jika selama ini demonstrasi di Indonesia identik dengan kritik terhadap pemerintah, maka gelombang aksi MBG menunjukkan pola yang berbeda: aksi massa yang justru bertujuan mempertahankan kebijakan.
Namun, meski bersifat dukungan, hampir seluruh aksi tetap menyertakan satu elemen penting: permintaan evaluasi tata kelola. Ini menunjukkan bahwa dukungan publik tidak sepenuhnya bersifat tanpa kritik, melainkan bersyarat pada perbaikan implementasi.
Jalanan sebagai ruang legitimasi baru kebijakan publik
Fenomena ini memperlihatkan pergeseran fungsi ruang jalanan dalam demokrasi kontemporer Indonesia. Jalanan tidak lagi hanya menjadi arena oposisi, tetapi juga ruang pembentukan legitimasi sosial bagi kebijakan negara.
Dalam konteks MBG, legitimasi tersebut tidak hanya dibangun melalui institusi formal, tetapi juga melalui persepsi langsung masyarakat yang merasa terlibat dalam rantai manfaat ekonomi program.
Pertanyaan yang mengemuka: spontanitas atau ekosistem terorganisasi
Munculnya aksi serupa di banyak daerah dalam waktu berdekatan menimbulkan pertanyaan mengenai pola mobilisasi. Kehadiran organisasi seperti Tani Merdeka di sejumlah wilayah memperlihatkan adanya struktur sosial yang mampu menggerakkan dukungan secara simultan.
Namun demikian, dalam negara demokratis, mobilisasi semacam ini juga dapat dibaca sebagai ekspresi keterlibatan warga dalam kebijakan yang mereka rasakan langsung dampaknya.
Penutup: kebijakan yang hidup di ruang publik
Gelombang aksi dari Patung Kuda hingga Jember menunjukkan bahwa MBG telah melampaui batas kebijakan teknis. Ia bergerak menjadi ekosistem sosial-ekonomi yang hidup di tingkat lokal, sekaligus menjadi simbol politik di ruang publik.
Ketika kebijakan mulai dipertahankan melalui aksi massa di jalanan, maka ia tidak lagi hanya diuji oleh efektivitas administratif, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, tata kelola, dan dinamika persepsi publik yang terus bergerak. (Tim Redaksi)
